Batam, Batamnews — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memberikan tanggapan terbuka terkait hasil pemeringkatan yang menempatkan Kota Batam tidak masuk dalam daftar 10 kota maju di Pulau Sumatera berdasarkan kajian lembaga riset tertentu. Pemerintah Kota Batam menilai data tersebut sebagai bahan evaluasi penting untuk terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pembangunan.

Menurut Amsakar, setiap lembaga atau entitas memiliki indikator dan parameter independen dalam menyusun sebuah pemeringkatan. Setelah didalami secara sepintas, terdapat sejumlah indikator yang digunakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dinilai belum sepenuhnya dipenuhi oleh standar Kota Batam saat ini.

"Data-data tersebut penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan guna mengoreksi indikator-indikator yang perlu diperkuat," ujar Amsakar Achmad.

Sorotan Ekonomi, Iklim Usaha, dan Layanan Publik

Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam kajian tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta iklim usaha di Batam yang sebenarnya tercatat sangat tinggi.

"Saat ini, tata kelola iklim usaha di Batam dibagi ke dalam tiga kategori utama: pelayanan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha," ungkapnya.

Seluruhnya mencakup 16 sektor serta 1.416 perizinan dan non-perizinan yang dikelola melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPAM), dengan merujuk pada regulasi PP Nomor 25 dan Nomor 28 Tahun 2021.

Sistem perizinan terintegrasi secara elektronik OSS (Online Single Submission) di Batam terus berjalan optimal. Bahkan, Batam tercatat sebagai salah satu daerah pelopor yang menerapkan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia.

"Melalui MPP, pemerintah aktif memberdayakan ekonomi kerakyatan dengan memberikan dukungan penuh terhadap penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha," lanjutnya.

Program UMKM dan Penanganan Infrastruktur

Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kota Batam menghadirkan BLUD PDB (Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir). Lembaga ini menawarkan fasilitas pinjaman dengan suku bunga sangat kompetitif, yakni hanya 4%, jauh di bawah suku bunga bank konvensional yang berkisar antara 12% hingga 16%.

"Selain itu, tersedia pula program bantuan pinjaman modal dengan bunga 0% untuk plafon hingga Rp20 juta. Ke depannya, pemerintah berencana meningkatkan batas maksimal pinjaman tersebut hingga Rp50 juta demi memperluas skala pemberdayaan UMKM lokal," tambah amsakar.

Di sektor infrastruktur dan lingkungan, pemerintah juga fokus menyelesaikan persoalan klasik perkotaan seperti banjir dan genangan air. Saat ini, ada sekitar 27 titik kegiatan penanganan yang sedang berjalan, disertai program normalisasi saluran air secara berkala.

Tantangan Pengangguran dan Apresiasi Penurunan Kemiskinan

Dalam pemeringkatan tersebut, nilai capaian Batam mungkin berada di bawah beberapa daerah lain di Sumatera seperti Medan, Pekanbaru, atau Tanjungpinang. Oleh karena itu, Pemko Batam memandang perlu untuk mendalami detail parameter yang digunakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) agar dapat mengidentifikasi kelemahan secara objektif.

Di bidang penanggulangan kemiskinan, Batam sebelumnya sempat menorehkan prestasi dan menerima penghargaan berkat keberhasilannya menekan angka kemiskinan secara drastis dari 4,85% menjadi 3,81%. Kendati demikian, tantangan tersendiri masih dihadapi pada sektor ketenagakerjaan, di mana angka pengangguran di Batam masih berada di atas rata-rata nasional.

Amsakar menjelaskan, tingginya angka pengangguran yang berada di kisaran 7% tersebut merupakan dampak dari posisi strategis Batam sebagai pusat magnet investasi. Hal ini memicu arus pendatang tenaga kerja produktif dalam jumlah besar dari berbagai daerah, di mana mereka yang memegang kartu kuning langsung tercatat sebagai pencari kerja lokal.

Sebagai langkah antisipasi, pada tahun sebelumnya telah dialokasikan anggaran sekitar Rp29 miliar dari dana IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) yang difokuskan untuk program pelatihan ketenagakerjaan dan bursa kerja.

Anggaran persiapan tenaga kerja ini diklaim sebagai yang terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Komitmen Perbaikan Berkelanjutan

Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kota Batam akan terus mendalami parameter-parameter tersebut bersama pihak BRIDA guna mengakselerasi perbaikan ke depan.

Pemerintah menyadari bahwa di sisi lain terdapat lembaga berbeda yang menempatkan Batam pada posisi strategis, seperti predikat sebagai kota metropolis terbaik nomor empat atau julukan historis sebagai "Singapuranya Indonesia".

"Namun, fokus utama Pemko Batam tetap diarahkan pada komitmen perbaikan berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam secara menyeluruh," tutupnya.