Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam langsung merespons dinamika publik yang berkembang pasca-rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, secara tegas menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi 15 program prioritas dan lebih responsif terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan secara langsung oleh Amsakar saat memimpin Rapat Evaluasi Triwulan II/Semester I di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7/2026).

Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, para asisten sekda, serta seluruh kepala kepala dinas dan badan di lingkungan Pemko Batam. Evaluasi ini digelar untuk mengukur capaian kinerja semester pertama, kinerja perangkat daerah penghasil pendapatan, pelaksanaan program kerja, sekaligus merumuskan strategi percepatan di paruh kedua tahun 2026.

Genjot Kinerja dan Percepat 15 Program Prioritas

Memasuki masa satu tahun lima bulan kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus meningkatkan performa agar target pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa ada penundaan.

"Saya minta seluruh OPD memberikan perhatian serius terhadap setiap program yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan menunda pekerjaan, segera dipercepat agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat," tegas Amsakar di hadapan para kepala OPD.

Ia menekankan agar 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam dikawal secara konsisten. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan program-program tersebut berjalan sesuai target guna mendongkrak kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat luas.

Responsif Terhadap Isu Publik

Selain menyoroti percepatan program fisik dan birokrasi, Amsakar juga memberikan perhatian khusus terhadap dinamika informasi di ruang publik. Mengingat sorotan tajam masyarakat belakangan ini—terkait posisi Batam yang tidak masuk dalam 10 besar kota paling maju di Sumatera dalam IDSD 2025—ia meminta kepala OPD untuk tidak pasif.

Setiap persoalan maupun pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing dinas harus disikapi secara cepat, tepat, dan berbasis fakta.

"Setiap persoalan yang berkembang di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan OPD masing-masing, harus disikapi dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang tanpa penjelasan. Berikan respons yang cepat, tepat, dan berdasarkan fakta," pesannya.

Amsakar juga mewajibkan setiap OPD teknis untuk menjadwalkan agenda pembahasan berkala guna mendeteksi kendala di lapangan secara dini serta merumuskan solusi tuntas agar hambatan tidak berlarut-larut.

Membangun Fondasi Pemerintahan yang Kokoh

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh jajaran birokrasi Pemko Batam untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

"Bangun fondasi yang baik. Mari menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Setiap pekerjaan yang kita lakukan harus memberikan nilai tambah dan dampak positif bagi kemajuan Kota Batam," ujar Li Claudia.

Menilik Sisi Lain Pesatnya Ekonomi Batam dan Tantangan IDSD

Sorotan terhadap daya saing Batam sebelumnya mencuat setelah hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang dikembangkan oleh BRIN dan dipublikasikan GoodStats menunjukkan nama Kota Batam tidak masuk dalam jajaran 10 kota maju di Sumatera. Daftar tersebut dipimpin oleh Kota Medan, Padang, Pekanbaru, hingga Palembang dan Tanjungpinang.

Kondisi ini sempat memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat Batam selama ini dikenal sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan gelombang investasi raksasa, status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ), serta pusat industri manufaktur, logistik, dan data center terkemuka di luar Pulau Jawa.

Namun, metodologi IDSD BRIN menerapkan standar multidimensional yang mengacu pada kerangka Global Competitiveness Index (GCI) World Economic Forum (WEF).

Penilaian ini tidak hanya mengukur besaran investasi atau kemegahan infrastruktur fisik, melainkan bertumpu pada 4 pilar utama dan 12 indikator detail, yang meliputi:

• Lingkungan pendukung
• Kualitas Sumber Daya Manusia (pendidikan dan kesehatan)
• Dinamika pasar
• Ekosistem inovasi, efisiensi birokrasi, serta kualitas institusi pemerintahan

Menanggapi tantangan tersebut, Pemko Batam menegaskan tidak tinggal diam. Pemerintah sadar bahwa pertumbuhan ekonomi makro dan pembangunan fisik harus berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas kapasitas manusia.

Sebagai langkah konkret, Wali Kota Amsakar Achmad memastikan bahwa Pemko Batam saat ini tengah memprioritaskan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi masa depan kota, salah satunya melalui program pemberian beasiswa bekerja sama dengan 7 kampus unggulan di Indonesia.

Melalui evaluasi komprehensif ini, Pemko Batam optimis sinergi antar-OPD dapat semakin diperkuat untuk mendongkrak seluruh indikator pembangunan secara menyeluruh pada semester II Tahun 2026.