Batam, Batamnews – DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Khusus Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden. Namun, di balik komitmen tersebut, para pengembang di Batam kini menghadapi tekanan besar akibat lonjakan biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan, mengatakan para pengembang saat ini berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka tetap berupaya membantu mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di sisi lain, berbagai tantangan di lapangan terus menekan keberlangsungan pembangunan rumah subsidi.

Kenaikan Harga Material dan Lahan Jadi Kendala

Menurut Robinson, Batam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain dalam pembangunan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Keterbatasan lahan serta tingginya biaya pembangunan menjadi tantangan utama.

"Teman-teman (pengembang) masih tetap komitmen dan berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam program Presiden yang 3 juta rumah itu. Namun tentu di Batam ini kita punya keterbatasan lahan," ujar Robinson saat diwawancarai, Senin (20/07/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga material bangunan dalam beberapa waktu terakhir semakin memperberat kondisi pengembang. Sementara itu, harga jual rumah FLPP yang ditetapkan pemerintah belum mengalami penyesuaian.

"Belakangan ini kita punya keterbatasan karena kenaikan harga material. Sementara, belum ada kenaikan harga dari patokan pemerintah terhadap harga rumah FLPP. Ini tentu menjadi tantangan yang sangat berat karena material sudah ada kenaikan harga sekitar 15 sampai 20 persen," jelasnya.

Robinson menambahkan, margin keuntungan pembangunan rumah subsidi memang relatif tipis. Kenaikan harga material hingga 20 persen tanpa diikuti penyesuaian harga jual membuat ruang gerak pengembang semakin terbatas untuk membangun proyek baru.

Selain itu, tingginya harga lahan di Batam, termasuk biaya pematangan lahan atau cut and fill, turut menjadi beban yang harus ditanggung para pengembang.

Minta Penyesuaian Harga Rumah Subsidi

Untuk menjaga keberlanjutan program rumah subsidi, REI Batam mendorong pemerintah segera melakukan penyesuaian harga patokan rumah FLPP.

"Sarannya, yang pertama pasti harus disesuaikan harganya (harga rumah subsidi). Itu yang pertama," tegas Robinson.

Selain penyesuaian harga, REI Batam juga meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BP Batam, Pemerintah Kota Batam, hingga instansi terkait lainnya, ikut memberikan dukungan agar program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berjalan optimal.

Dukungan tersebut diharapkan mencakup percepatan proses perizinan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pemberian berbagai insentif yang dapat menekan biaya pembangunan.

"Seluruh stakeholders yang ada tentu harus ikut berkontribusi, baik dari sisi biaya, pengurusan perizinan dipermudah, dari sisi infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Karena ini adalah program pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan rumah dengan lebih banyak," pungkas Robinson.