Batam, Batamnews – Badan Gizi Nasional (BGN) masih mengkaji rencana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa yang berasal dari keluarga mampu atau kelompok desil 8 hingga 10. Kajian tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran program agar lebih tepat sasaran.

Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait wacana tersebut. Pemerintah masih melakukan pendalaman sebelum menetapkan kebijakan.

"Memang sudah ada wacana, tapi masih kami kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian selesai ya," ujar Trenggono usai rapat dengar pendapat BGN dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu maksimal satu bulan kepada BGN untuk membenahi tata kelola Program MBG, termasuk mengevaluasi kelompok penerima manfaat.

"Sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan ya. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas. Jadi, disesuaikan nanti ya," jawabnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan Presiden Prabowo menginstruksikan agar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurutnya, pemerintah akan memfokuskan bantuan kepada kelompok masyarakat dari desil bawah, daerah tertinggal, serta wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

"Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi," kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).

"Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan."

Agustina menegaskan, dalam satu bulan ke depan pemerintah akan memusatkan perhatian pada penataan penerima manfaat melalui kajian yang lebih mendalam.

Menurutnya, evaluasi tersebut juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, terutama adanya perbedaan latar belakang ekonomi siswa dalam satu sekolah yang sama.

"Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen, 50 persen ada di desil menengah 6 atau ke bawah," ujar dia.

Selain aspek ekonomi, pemerintah juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap peserta didik jika dalam satu kelas terdapat siswa yang menerima MBG, sementara siswa lainnya tidak.

"Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis," ucap dia.

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan skema penyaluran Program MBG agar lebih efektif, tepat sasaran, sekaligus tetap memperhatikan kondisi sosial dan psikologis para siswa di lingkungan sekolah.