Batam, Batamnews — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang digelar pada Kamis (16/7/2026) berlangsung dinamis. Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota legislatif secara tajam menyoroti berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi Kota Batam, mulai dari infrastruktur, pengelolaan lingkungan, hingga isu ketenagakerjaan.

Dua isu utama yang menjadi sorotan tajam adalah masalah banjir yang kian meluas akibat pengelolaan sampah yang dinilai amburadul, serta tingginya angka pengangguran di tengah masifnya arus urbanisasi.

Pengelolaan Sampah Amburadul Picu 30 Titik Banjir

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Askweni, mengkritik keras kinerja pengelolaan lingkungan di Batam. Berdasarkan data yang diterimanya, Batam kini dikepung oleh puluhan titik banjir, yang salah satu penyebab utamanya adalah buruknya manajemen sampah.

"Saya mendengar ada 30 titik banjir di Kota Batam. Salah satu penyebabnya juga adalah sampah," ujar Askweni, dikutip dari siaran TV Parlemen.

Askweni menyoroti lambatnya proses pengangkutan sampah dari pemukiman warga menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurutnya, dengan estimasi produksi sampah di Batam yang mencapai kurang lebih 1.000 ton per hari, persoalan ini harus segera dicarikan solusi makro, salah satunya melalui konsep waste-to-energy (sampah menjadi energi).

"Setiap seribu ton sampah kalau diolah bisa menghasilkan energi sebesar 20 megawatt. Energi itu cukup untuk menghidupkan 26 ribu rumah. Bagaimana Bapak (Kepala BP Batam) agar dapat membawa investor pengelolaan sampah di Batam? Sampah menjadi energi," cetus Askweni.

Ia juga menyentil klaim pencapaian BP Batam terkait nilai investasi yang fantastis namun dinilai kontras dengan realitas di lapangan.

"BP Batam menyebutkan ada investasi Rp17 triliun. Namun, hal kecil seperti sampah dan banjir ini patut menjadi perhatian serius kita," tegasnya.

Tingginya Arus Migrasi dan Desakan Prioritas Pekerja Lokal

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman, menyoroti tantangan sosial-ekonomi Batam yang magnetnya sebagai kota industri memicu tingginya arus mobilisasi pencari kerja (pencaker), khususnya dari wilayah Pulau Sumatera.

Dampak dari tingginya daya tarik ini adalah terjadinya lonjakan angka pengangguran akibat ketidakseimbangan antara jumlah pencaker dan lowongan yang tersedia.

"Mobilisasi tinggi, pengangguran tinggi. Karena Batam menjadi tempat tujuan (mencari kerja), orang-orang datang ke Batam sehingga menambah tingkat pengangguran," ungkap Sturman.

Merespons dinamika tersebut, Sturman menyampaikan adanya aspirasi kuat dari masyarakat agar perusahaan-perusahaan di Batam memberikan proteksi dan memprioritaskan tenaga kerja lokal (masyarakat tempatan). Langkah ini dinilai strategis untuk meredam tensi persaingan kerja yang kian ketat.

"Ada aspirasi terkait mengutamakan masyarakat sekitar (tempatan) untuk diserap menjadi pekerja. Sehingga hal ini diharapkan dapat mengurangi persaingan dalam mencari kerja di tengah tingginya mobilisasi," bebernya.

Melalui RDP ini, Komisi VI DPR RI mendesak BP Batam tidak hanya fokus pada angka-angka investasi makro, melainkan juga harus menyentuh penyelesaian masalah fundamental yang berdampak langsung pada daya dukung kota dan kesejahteraan sosial masyarakat Batam.