Batam, Batamnews — Situasi di Rempang kembali memanas setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan pemasangan plang di lahan yang disebut warga belum dibebaskan. Meski sempat terjadi ketegangan di lapangan, masyarakat menegaskan mereka tidak menolak pembangunan, namun mempersoalkan cara penanganan yang dinilai represif.

Perwakilan warga Rempang, Sophia, menjelaskan bahwa ketegangan bermula dari aktivitas pemasangan patok yang dilakukan pada malam hari.

"Kalau masalah muncul sih, Bang, sebenarnya kalau kami dari masyarakat itu selalu mendukung seluruh program pemerintah. Namun yang saat ini terjadi sehingga berita itu naik adalah pemasangan plang. Jadi pada malam itu ada aktivitas mereka memasang patok malam-malam, dikejar warga mereka lari. Nah, pada paginya terjadilah pemasangan di lahan masyarakat yang belum dibebaskan," ujar Sophia.

Menurutnya, tindakan tersebut memicu keresahan warga karena dilakukan di lahan yang hingga kini masih menjadi sengketa dan belum melalui proses pembebasan.

Warga Minta Audiensi dengan Wali Kota Batam

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, warga Rempang memilih menempuh jalur dialog. Mereka telah mengirimkan surat resmi kepada bagian umum Pemerintah Kota Batam guna mengajukan audiensi yang diharapkan dapat terlaksana pada Selasa, 21 Juli 2026.

Melalui pertemuan tersebut, warga berharap Wali Kota Batam dapat hadir dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap warga yang mengaku mengalami tekanan psikologis.

Sophia mengatakan, kondisi di kampung mereka saat ini membuat masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak-anak, merasa tidak tenang akibat penjagaan yang dilakukan di sekitar lokasi.

"Kami ingin mengadukan dan meminta perlindungan karena kami merasa saat ini intimidasi terhadap warga Rempang itu sudah sangat-sangat mengganggu psikologis kami. Sangat menguras tenaga dan pikiran, siang malam kami tidak tidur. Apalagi plang itu dijaga oleh pihak BP siang dan malam sehingga ketakutan kami begitu besar. Saat kejadian, tim gabungan turun sehingga anak-anak dan ibu-ibu menjadi sangat ketakutan," keluhnya.

Pilih Dialog daripada Demonstrasi

Meski situasi di lapangan memanas, warga Rempang mengaku masih mengedepankan penyelesaian melalui komunikasi dengan pemerintah. Mereka menilai dialog merupakan langkah terbaik untuk mencari solusi tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar.

Saat ditanya mengenai kemungkinan aksi demonstrasi, Sophia menegaskan bahwa turun ke jalan bukanlah pilihan utama. Menurutnya, aksi tersebut hanya akan dilakukan jika ruang komunikasi benar-benar tertutup.

"Kalau untuk aksi demo, kami meminta kepada pemerintah ya berilah kami ruang untuk mengungkapkan apa yang ada di isi hati kami. Karena bagi kami, mengedepankan diskusi untuk menyelesaikan masalah itu jauh lebih penting," tutup Sophia.

Hingga kini, warga berharap pemerintah membuka ruang dialog yang konstruktif agar persoalan di Rempang dapat diselesaikan secara damai, dengan tetap menghormati hak masyarakat dan keberlangsungan program pembangunan.