Batam, Batamnews – DPRD Kota Batam menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selasa (14/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan daerah.

Rombongan DPRD Kabupaten Tebo diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Syafei, ST., MT., bersama anggota Komisi II H. Sulaiman dan anggota Komisi IV H. Hery Herlangga, ST., M.Ak.

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, SH, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mempelajari strategi yang diterapkan Kota Batam dalam mengelola PAD serta mengoptimalkan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.

Muhammad Syafei menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Tebo dan berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang bertukar informasi sekaligus memperkuat hubungan antarlembaga legislatif.

“Kami ucapkan selamat datang rekan-rekan dari Kabupaten Tebo, Jambi. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kedua daerah,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Muhammad Syafei juga memaparkan profil singkat DPRD Kota Batam yang saat ini memiliki 50 anggota. Ia turut menjelaskan kondisi pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam, termasuk hubungan kerja antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam yang menjadi salah satu karakteristik unik dalam tata kelola pemerintahan daerah tersebut.

Di hadapan rombongan DPRD Tebo, berbagai informasi mengenai perkembangan pembangunan, potensi ekonomi, hingga pengelolaan daerah disampaikan sebagai bahan referensi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan DPRD Kota Batam. Ia mengaku kagum dengan laju pembangunan Kota Batam yang dinilainya berkembang sangat cepat dibanding banyak daerah lainnya.

“Kami sangat terkesan dengan pembangunan Kota Batam yang berkembang pesat. Kunjungan kerja ini kami harapkan dapat memberikan masukan bagi daerah kami, khususnya dalam pengelolaan PAD,” ungkapnya.

Selain membahas pengelolaan PAD, pertemuan tersebut juga menghadirkan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam. Dalam pemaparannya, dijelaskan berbagai program pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang telah dijalankan Pemerintah Kota Batam.

Program tersebut di antaranya fasilitas pinjaman tanpa bunga, pinjaman bergulir untuk pelaku usaha, hingga program peningkatan kelas UMK yang dilaksanakan melalui sinergi dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Batam. Berbagai program itu ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat daya saing UMKM.