Batam, Batamnews – Perdebatan soal penyesuaian tarif dan reformasi operasional pelabuhan di Batam disebut tidak boleh terjebak pada hitungan biaya jangka pendek semata. 

Ketua Woman in Logistics and Transport (Wilat) Kepulauan Riau, Lindasari Novianti, menegaskan bahwa kebijakan ini harus dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan logistik Indonesia di jalur perdagangan tersibuk dunia.

Menurut Linda sapaan akrabnya Selat Malaka bukanlah jalur biasa. Setiap tahun, lebih dari 102.000 kapal melintas, menopang sekitar 22 persen perdagangan maritim global dan hampir 29 persen perdagangan minyak dunia. 

Baca juga: Puteri Komarudin Dorong Optimalisasi Kawasan Strategis Batam demi Pacu Investasi Nasional

Namun, ironisnya, meski Indonesia menguasai sebagian besar perairan strategis ini, manfaat ekonomi dari aktivitas logistik bernilai tinggi justru lebih banyak dinikmati oleh pusat-pusat logistik di luar negeri.

"Dalam perspektif ekonomi nasionalis modern, ini bukan sekadar soal persaingan usaha. Ini menyangkut kemampuan negara menangkap manfaat ekonomi dari posisi geopolitiknya sendiri," ujar Linda saat ditemui di Batam, Kamis, 9 Juli 2026.

Ia mengingatkan, ketergantungan pada ekosistem logistik eksternal adalah kerentanan strategis. Pengalaman pandemi, konflik geopolitik, hingga disrupsi jalur pelayaran internasional menunjukkan bahwa negara tanpa kapasitas logistik domestik yang kuat akan kehilangan fleksibilitas dan daya tawar.

Karena itu, Linda menilai transformasi pelabuhan Batam termasuk penyesuaian tarif dan reformasi operasi adalah investasi jangka panjang. Tujuannya jelas: meningkatkan daya saing perusahaan logistik Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menghadapi guncangan global.

Ia mencontohkan, negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Korea Selatan tidak membangun sektor pelabuhan dan logistik secara instan. Mereka menggabungkan investasi publik, reformasi kelembagaan, dan kebijakan yang bertahap untuk membesarkan pelaku usaha nasional.

"Batam tidak boleh terus menjadi wilayah transit yang justru memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekosistem logistik negara lain," tegasnya.

Baca juga: HPM Pasir Kuarsa Kepri Tertinggi di Indonesia, Ansar Perintahkan ESDM Belajar ke Kalteng dan Kalbar

Reformasi yang dilakukan BP Batam, kata Linda, harus dilihat sebagai upaya economic upgrading. Artinya, aktivitas bongkar muat, pergudangan, multimoda, hingga jasa freight forwarding harus semakin banyak diisi oleh perusahaan nasional dan pelaku lokal Batam. Dengan begitu, manfaat ekonomi kawasan bisa benar-benar dinikmati masyarakat Indonesia.

"Substansi utamanya bukan besaran tarif, tapi arah kebijakan nasional memanfaatkan keunggulan geografis kita di Selat Malaka. Penguatan pelabuhan Batam adalah agenda nasional untuk merebut kembali nilai ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan memastikan posisi strategis Indonesia menghasilkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan masyarakat kita sendiri," pungkas Linda.