Batam, Batamnews — Wajah kecewa terpancar dari sejumlah warga yang mengantre di gerai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, 8 Juli 2026 pagi kemarin. 

Mereka datang sejak pukul 08.00, tetapi loket pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gedung Sumatra Promotion Centre (Sumek), Batam Center, justru kosong melompong. Padahal, jarum jam belum menunjukkan angka 12 siang.

"Masak pelayanan enggak buka sampai jam 12? Yang antre sudah banyak," keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Baca juga: Amsakar Ikut Sensus Ekonomi 2026, Ajak Warga Batam Beri Data Jujur Demi Kebijakan yang Tepat Sasaran

Kejadian itu sontak memicu gelombang protes. Warga menilai pelayanan publik di pusat perbelanjaan yang juga difungsikan sebagai mal pelayanan itu seharusnya berjalan tanpa hambatan. Namun, kenyataan berkata lain. Loket BPN tampak sepi, tanpa satu pun petugas berjaga.

Bukan kali ini saja. Sebuah video pendek yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan warga menunjukkan hal serupa terjadi sehari sebelumnya. Dalam rekaman itu, loket BPN di lokasi yang sama juga terlihat kosong. Warga pun mempertanyakan konsistensi pelayanan instansi pertanahan itu.

Menanggapi keluhan itu, Humas BPN Kota Batam, Heri Tan, angkat bicara. Ia menjelaskan, kekosongan petugas terjadi karena seluruh jajaran tengah disibukkan dengan agenda kedatangan tamu penting dari kementerian pusat. Akibatnya, koordinasi pelayanan dialihkan ke Kantor Pertanahan (Kantah) utama.

"Sebentar ya pak, ini kebetulan masih agak riweuh, pada ke Kantah Kota Batam," ujar Heri singkat saat dikonfirmasi, Rabu.

Baca juga: BP Batam Ancam Cabut Lahan Telantar, Amsakar: Dua Tahun Tak Dibangun Bisa Ditarik

Atas kejadian itu, Heri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang dirugikan. Ia berjanji akan menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi internal.

"Baik, terima kasih pak. Kami akan membenahi lagi dan ini jadi evaluasi kami," pungkasnya.

Warga berharap janji itu tidak sekadar kata-kata. Pelayanan publik yang cepat, tepat, dan profesional harus tetap menjadi prioritas, tidak boleh dikorbankan oleh agenda internal instansi.