Batam, Batamnews - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa konflik pertanahan di Kota Batam masuk dalam kategori besar. Hal ini terjadi seiring dengan lonjakan jumlah penduduk dan tingginya permintaan lahan untuk berbagai keperluan pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Bima dalam rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah di Graha Kepri, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 8 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, ia menekankan perlunya penataan ruang yang lebih baik dan langkah antisipasi terhadap potensi konflik.

"Kepri memiliki tantangan seperti degradasi lingkungan, kerentanan bencana, hingga konflik tata ruang. Potensi konflik lahannya juga besar," ujar Bima di hadapan peserta rapat.

Baca juga: Target Reforma Agraria Kepri 2026: 3.000 Hektare Lahan Bintan Disiapkan untuk Masyarakat, Kawasan Hutan Lingga Jadi Prioritas

Rapat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI. Agendanya mengawasi kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya dalam program prioritas nasional serta sektor pertanahan dan tata ruang.

Bima menyoroti tingginya arus perpindahan penduduk ke Batam. Menurutnya, kota itu kini menjadi tujuan favorit, seperti halnya Jakarta. Kondisi itu, kata dia, semakin menekan ketersediaan lahan yang terbatas.

"Arus penduduk yang masuk ke Batam terus bertambah. Batam kini menjadi daerah favorit, seperti Jakarta. Karena itu, konflik lahannya juga besar," tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus memastikan kebijakan tata ruang berjalan konsisten. Potensi ekonomi Batam yang besar di sektor pariwisata dan manufaktur tidak boleh terhambat oleh sengketa lahan yang tak terkelola.

"Tata ruang dan mitigasi konflik lahan harus dipastikan dikelola dengan baik agar tidak menghambat pembangunan," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, mengakui masih ada sejumlah persoalan yang memicu konflik pertanahan di berbagai daerah, termasuk Batam. Namun, ia memastikan pemerintah terus berupaya menyelesaikannya sesuai aturan.

"Masih ada beberapa kekurangan sehingga sering terjadi konflik maupun sengketa pertanahan. Namun semuanya tentu diselesaikan dengan baik," ujar Ossy.

Baca juga: Batam Tekan Kemiskinan Jadi 3,81%, Amsakar Achmad Beberkan Strategi Integrasi Data hingga Pinjaman Bebas Bunga

Usai rapat, rombongan dijadwalkan meninjau Kantor Pertanahan Kota Batam. Tujuannya untuk melihat langsung pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Ossy juga menyoroti karakteristik Batam yang berbeda dari daerah lain. Sebagian besar lahan di kota itu dikelola di bawah skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh BP Batam. Karena itu, koordinasi yang erat antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.