Batam, Batamnews – Anggota Badan Anggaran DPR RI, Puteri Komarudin, mendorong optimalisasi kawasan strategis di Kota Batam guna memacu pertumbuhan investasi nasional. 

Menurutnya, kepercayaan investor terhadap status Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) terus meningkat, yang tercermin dari realisasi investasi pada triwulan I 2026.

Puteri menyampaikan bahwa berbagai kawasan strategis di Batam diharapkan menjadi motor pengembangan sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan logistik. Optimalisasi kawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi di wilayah tersebut.

Baca juga: HPM Pasir Kuarsa Kepri Tertinggi di Indonesia, Ansar Perintahkan ESDM Belajar ke Kalteng dan Kalbar

"Realisasi ini tentu tidak terlepas dari kepercayaan investor terhadap kawasan Batam yang berstatus FTZ. Berbagai kawasan strategis seperti KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, hingga KEK Pariwisata Kesehatan Internasional diharapkan dapat menggerakkan industri," ujar Puteri dalam keterangan yang dikutip Batamnews, Selasa, 7 Juli 2026.

Lebih lanjut, Puteri mendukung langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengembangkan hub ekonomi digital regional melalui proyek Pusat Data (Data Centre). Ia menilai peluang tersebut perlu dikawal bersama agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui skema alih teknologi.

"Tentu ini merupakan peluang strategis yang perlu kita kawal bersama. Sehingga, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, terutama berkaitan dengan skema alih teknologi (transfer technology)," kata Puteri.

Tak hanya itu, Puteri juga meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi efektivitas insentif fiskal yang diberikan di Batam. 

Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memastikan fasilitas fiskal benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat sekaligus mendorong investasi produktif yang berkelanjutan secara nasional.

Baca juga: Waspada Perbatasan! Pemprov Kepri Evaluasi Gugus Tugas TPPO, 51 Kasus Perempuan Terdata

"Ini menjadi penting, supaya kita bisa selalu memastikan fasilitas fiskal yang diberikan sebanding dengan manfaatnya bagi perekonomian masyarakat. Supaya kita dapat mengukur sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong investasi dan dampaknya pada penciptaan lapangan kerja," ucap Puteri.