Tanjungpinang, Batamnews – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berlangsung alot pada Selasa, 1 Juni 2026. Di satu sisi, nyaris seluruh fraksi memberikan tepuk tangan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-16 kalinya berturut-turut. 

Namun di sisi lain, deretan catatan kritis pun dilontarkan untuk memastikan uang rakyat benar-benar sampai ke akar masalah.

Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, para wakil rakyat kompak menyatakan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tuntutan kinerja yang lebih tinggi.

Baca juga: Hanya Segelintir Anggota Hadir, Paripurna Pertanggungjawaban APBD Lingga 2025 Gagal Digelar

Fraksi Partai Gerindra menjadi yang pertama menyuarakan kritik tajam. Melalui juru bicara Andi S Mukhtar, mereka meminta Pemprov untuk tidak terlena dengan capaian akuntansi semata.

"Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari opini WTP. Yang lebih penting, apakah APBD sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat?" tegas Andi.

Gerindra menyoroti sejumlah "pekerjaan rumah" (PR) besar, seperti tidak tercapainya target pendapatan daerah, rendahnya penyerapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta evaluasi mendalam terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). 

Mereka juga mendesak adanya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dan percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Fraksi Partai Golkar yang diwakili Asmin Patros turut memberikan apresiasi atas penyampaian laporan yang tepat waktu. Namun, mereka mengingatkan bahwa mempertahankan WTP selama 16 tahun adalah modal, bukan jaminan.

Golkar mendorong pemerintah untuk lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor maritim dan pariwisata yang menjadi andalan Kepri.

Sorotan tajam juga dialamatkan pada SiLPA yang mencapai Rp19,12 miliar. "Angka ini harus dikelola lebih produktif. Perencanaan harus lebih matang agar aset daerah tidak menganggur," ujar Asmin.

Fraksi NasDem melalui Muhammad Musofa menyatakan siap membahas Ranperda lebih lanjut, tetapi dengan tiga catatan keras. Pertama, mereka mempertanyakan mengapa target PAD tidak tercapai padahal pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. Kedua, mereka menyoroti proporsi belanja modal yang dinilai sangat rendah, hanya mencapai 6,24 persen dari total belanja.

"Angka ini sangat kecil. Jika belanja modal rendah, bagaimana pembangunan infrastruktur bisa berjalan optimal?" kritik Musofa.

Ketiga, NasDem meminta penjelasan resmi mengenai penurunan nilai aset Pemerintah Provinsi Kepri dibandingkan tahun sebelumnya.

Fraksi PKS yang disampaikan Wahyu Wahyudin meminta peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan efektivitas belanja modal. Mereka juga menyoroti evaluasi belanja bantuan sosial dan subsidi agar tepat sasaran, serta menuntut percepatan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Sahat Sianturi mengapresiasi WTP ke-16, namun mengingatkan risiko "tunda bayar". Mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian pembayaran tagihan tepat waktu agar tidak terjadi akumulasi utang yang membebani fiskal di kemudian hari.

Fraksi Demokrat Nurani Indonesia yang diwakili Harlianto meminta pemerintah untuk berhenti memasang target anggaran yang muluk-muluk namun tidak realistis. Mereka mendesak agar pembangunan diprioritaskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan yang selama ini terpinggirkan.

Selain itu, Demokrat menyoroti tata kelola BUMD yang perlu dibenahi, termasuk percepatan operasional PT Energi Kepri, serta meminta realisasi belanja modal ditingkatkan agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kepulauan.

Baca juga: Darurat Sampah 1.300 Ton per Hari, Seluruh Fraksi DPRD Batam Dukung Perubahan Perda

Mewakili Gubernur Ansar Ahmad, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Misni menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh masukan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan umum, masukan, dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD," ujar Misni di hadapan pimpinan rapat, Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dahlan dan Wakil Ketua III Bakhtiar.

Misni menegaskan bahwa seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda selanjutnya. "Kami berkomitmen untuk menghasilkan kebijakan yang semakin akuntabel, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat," tutupnya.