Tanjungpinang, Batamnews — Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Kota Tanjungpinang secara resmi meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas penyebab gagalnya keberangkatan kontingen Pesparawi Provinsi Kepulauan Riau menuju ajang Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat.

Permintaan tegas itu disampaikan melalui pernyataan sikap yang diterbitkan pada Senin, 29 Juni 2026 Langkah ini menyusul insiden terdamparnya rombongan peserta di Jakarta karena tiket penerbangan lanjutan menuju Manokwari tidak bisa digunakan.

Ketua PGI Tanjungpinang dalam pernyataannya menilai peristiwa ini bukan sekadar hambatan teknis.

Baca juga: Oknum ASN DPRD Kepri Diduga Jadi Calo Tiket, Kontingen Pesparawi Gagal Terbang ke Manokwari
 
"Ini menimbulkan kerugian moral, psikologis, dan materiil bagi peserta, pelatih, pendamping, serta keluarga mereka," demikian bunyi pernyataan tersebut.

PGI menyatakan keprihatinan mendalam dan solidaritas penuh kepada seluruh peserta yang terdampak. Organisasi ini mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama aparat penegak hukum mengusut penyebab kegagalan secara transparan dan akuntabel.

Tidak berhenti di situ, PGI juga meminta panitia penyelenggara maupun perusahaan travel yang menangani perjalanan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik. "Mereka harus mempertanggungjawabkan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas pernyataan itu.

Di tengah situasi yang memicu kekecewaan, PGI mengimbau gereja, organisasi Kristen, dan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. 

"Jangan mudah terprovokasi, kawal penyelesaian persoalan ini melalui jalur hukum," imbau mereka.

Polemik ini bermula ketika kontingen Kepri yang telah bersemangat menuju Manokwari harus terhenti di Ibu Kota. Tiket yang dipegang rombongan ternyata hanya berlaku hingga Jakarta, sementara perjalanan lanjutan ke Papua Barat batal total.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp1,4 miliar kepada organisasi penyelenggara. Saat ini pemprov menunggu laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Sementara itu, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kepulauan Riau mengklaim telah membayar lunas biaya tiket sebesar Rp1,016 miliar kepada perusahaan travel. Namun kenyataannya, tiket yang tersedia hanya membawa rombongan sampai Jakarta.

Dalam konferensi pers, Direktur perusahaan travel Vivi Evanti Hasibuan mengakui kesalahan berasal dari internal pihaknya. 

Ia mengungkapkan telah membuat perjanjian pribadi dengan Hendra Eka Putra—seorang pejabat fungsional perencanaan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau—untuk mengurus tiket tanpa sepengetahuan LPPD.

Vivi mengaku menyerahkan uang Rp700 juta kepada Hendra berdasarkan perjanjian yang dibuat pada 11 Mei 2026. Namun hingga hari keberangkatan, tiket yang dijanjikan tak kunjung diterbitkan.

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau membenarkan Hendra adalah aparatur sipil negara di institusi mereka. Namun dengan tegas mereka menyatakan dugaan keterlibatan Hendra merupakan tindakan pribadi dan tidak berkaitan dengan lembaga.

Baca juga: Hibah Rp1,4 Miliar Cair, Peserta Pesparawi Kepri Gagal Berangkat Akibat Tiket Palsu

Baik LPPD maupun pihak travel menyatakan akan membawa perkara ini ke ranah hukum. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berkomitmen meminta pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan melakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan penyimpangan.

PGI menegaskan akan terus mengawal proses ini. "Kami mendorong agar semua pihak bertanggung jawab dan tidak ada yang dilindungi," tutup pernyataan mereka.