Batam, Batamnews — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, akhirnya angkat bicara terkait polemik aksi demonstrasi yang melibatkan pelajar dan belakangan menyeret nama Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam. Aksi yang berlangsung pada Minggu (20/6/2026) itu memicu perdebatan publik, termasuk munculnya tudingan dugaan eksploitasi anak.

Menanggapi isu yang menyebut Kadisdik Batam turut mengusulkan atau menginisiasi aksi tersebut, Amsakar memilih menyerahkan klarifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan.

"Mengenai demo kemarin yang katanya ada usulan dari Kadisdik, coba dibicarakan dan ditanyakan langsung saja lah sama Pak Kadis ya," ujar Amsakar kepada awak media.

Amsakar mengaku tidak memperoleh informasi secara rinci terkait jalannya aksi tersebut. Namun, ia membenarkan adanya laporan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam mengenai pertemuan yang dilakukan bersama para kepala sekolah beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung.

Menurutnya, dalam rapat tersebut memang sempat muncul pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menegaskan pertemuan itu tidak berkaitan dengan agenda demonstrasi.

"Dari Pak Sekda ada laporan, satu atau beberapa hari sebelum hari H, ada rapat dengan para kepala sekolah. Salah satu pembahasannya memang ada pertanyaan seputaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tapi konteks rapat itu murni pembahasan program, tidak ada kaitannya dengan itu (demo)," jelasnya.

Di tengah ramainya perdebatan di media sosial, Amsakar menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Ia meminta masyarakat tidak membesar-besarkan perbedaan pendapat yang muncul.

"Saya ingin katakan bahwa soal ini kan biasa. Kalau ada perbedaan tafsiran, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Polarisasi ini kan memang selalu muncul di media sosial kita, menurut saya tidak perlulah sampai seolah dunia menjadi problem," tuturnya.

Menurut Amsakar, hampir setiap kebijakan pemerintah selalu memunculkan kelompok yang mendukung maupun menolak. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat menyikapi persoalan tersebut secara proporsional.

Aksi yang awalnya disebut sebagai pawai itu belakangan menjadi sorotan karena melibatkan siswa sekolah dan diwarnai penyampaian orasi politik oleh salah satu anggota dewan. Kondisi tersebut memicu tudingan adanya eksploitasi anak dalam kegiatan tersebut.

Menanggapi penggunaan istilah eksploitasi, Amsakar menilai publik perlu memahami makna kata tersebut secara utuh sebelum menarik kesimpulan.

"Eksploitasi kayak mana? Eksploitasi itu kan konotasinya selalu negatif. Kita bisa sampai pada kesimpulan eksploitasi jika ada gejala-gejala seperti diskriminasi atau perlakuan salah. Tafsir eksploitasi itu selalu bertendensi negatif," tegasnya.

Ia kemudian memberikan gambaran mengenai bentuk eksploitasi yang menurutnya lebih tepat, seperti pekerja yang dipaksa bekerja melebihi jam kerja normal atau pembantu rumah tangga yang mengalami kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi.

Menurut Amsakar, keterlibatan anak dalam kegiatan yang sedang dipersoalkan saat ini tidak serta-merta dapat disamakan dengan bentuk-bentuk eksploitasi tersebut.

"Di mana eksploitasinya di situ? Jadi, jangan gegabahlah memakai istilah tersebut," pungkas Amsakar.