Jakarta, Batamnews – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik belum adanya kenaikan gaji yang signifikan bagi guru dan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, persoalan utama terletak pada masih besarnya kebocoran ekonomi yang membuat potensi penerimaan negara terus mengalir ke luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Di hadapan para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan guru maupun PNS.

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo.

Menurut Presiden, Indonesia sejatinya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$436 miliar atau sekitar Rp7.800 triliun dalam kurun 22 tahun terakhir.

Namun, dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai sekitar US$343 miliar.

"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar," ujarnya.

Prabowo menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagai salah satu penyebab kebocoran ekonomi. Praktik tersebut, menurutnya, membuat sebagian nilai ekspor tidak tercatat secara utuh sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," tegasnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut.

"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menyebut para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi yang masih terjadi saat ini mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara Rp2.500 triliun hingga Rp2.683 triliun.

Karena itu, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah pembenahan untuk menutup celah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan negara.

"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai pertanyaan terkait belum adanya kebijakan baru mengenai kenaikan gaji guru dan PNS hingga pertengahan 2026. Meski pemerintah sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, realisasi kenaikan gaji secara signifikan disebut masih bergantung pada kemampuan negara memperkuat pendapatan dan menekan kebocoran ekonomi.