Lingga, Batamnews – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten Lingga mulai mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Malar, Desa Mepar. Langkah awal itu ditandai dengan survei lokasi yang dipimpin langsung Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dan Bupati Lingga, M. Nizar, Senin (22/6/2026).

Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan lahan sebelum proyek pembangunan dimulai. Berbagai aspek teknis menjadi perhatian agar proses pembangunan fisik nantinya berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Provinsi Kepri, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas ESDM Kepri, Kepala Dinas Sosial Kepri, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepri, serta Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Kementerian PUPR Provinsi Kepri.

Sementara dari Pemerintah Kabupaten Lingga, hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial PPA, Kepala Dinas Kominfo, Plt Kepala Dinas Pendidikan, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan fisik bisa dimulai tanpa hambatan.

"Harapan kami, tahap pembersihan lahan (land clearing) dapat segera dilakukan. Setelah itu, proses PKKPR, AMDAL, dan ANDALALIN dapat dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lingga," ujarnya.

Saat ini, sejumlah dokumen perizinan dan kajian teknis tengah diproses, mulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Dokumen tersebut menjadi syarat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, memperhatikan tata ruang, kelestarian lingkungan, serta aspek keselamatan.

Di sisi lain, Bupati Lingga M. Nizar menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan berbagai kebutuhan pendukung guna mempercepat realisasi program tersebut.

"Kami sudah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Saat ini, proses administrasi PKKPR, AMDAL, dan ANDALALIN sedang berjalan. Mudah-mudahan seluruh proses perizinan dapat selesai pada Oktober 2026 mendatang sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah siap mendukung penuh setiap program Bapak Presiden demi kemajuan masyarakat," kata Nizar.

Tak hanya lahan dan perizinan, Pemkab Lingga juga mulai menyiapkan infrastruktur dasar yang dibutuhkan agar sekolah dapat langsung beroperasi secara optimal setelah selesai dibangun.

"Selain lahan dan perizinan, kami juga telah mempersiapkan kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses jalan, ketersediaan air bersih, pasokan listrik, serta dukungan jaringan komunikasi dan internet," jelasnya.

Menurut Nizar, kebutuhan air bersih saat ini masih mengandalkan program Pamsimas. Namun ke depan, pemerintah daerah berencana menambah suplai melalui pembangunan sumur dangkal. Koordinasi juga terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk menjamin ketersediaan listrik dan kualitas jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Dusun Malar diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Lingga. Kehadiran sekolah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat pemerataan layanan pendidikan di daerah pesisir dan kepulauan.