Batam, Batamnews — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Senin, 22 Juni 2026 siang. 

Mereka menyuarakan tuntutan evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan serentak berdasarkan hasil Rapat Konsolidasi Nasional serta instruksi Pengurus Besar (PB) PMII.

Baca juga: Ratusan Pelajar Batam Ikut Pawai Dukung Program MBG, Kadisdik: Bukan Demonstrasi

Di bawah terik matahari, para mahasiswa membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat.

Ketua PC PMII Kota Batam, Suhardi, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

"Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional PMII sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa. Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet dan berbagai kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Suhardi dalam keterangan tertulisnya.

Dalam penyampaian aspirasi, PMII Kota Batam membawa enam tuntutan utama kepada pemerintah pusat:

1.  Mengembalikan supremasi sipil dengan menarik TNI dan Polri dari jabatan sipil
2.  Mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan
3.  Menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan BBM bersubsidi
4.  Melakukan reshuffle dan efisiensi struktur kabinet berbasis sistem meritokrasi
5.  Membubarkan KDMP dan BGN
6.  Meningkatkan kesejahteraan guru dan pemajuan sektor pendidikan

Menurut Suhardi, tuntutan tersebut lahir dari berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat dan menjadi perhatian mahasiswa di berbagai daerah.

"Kami menilai pemerintah perlu lebih fokus pada penyelesaian persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional," katanya.

Ia menegaskan bahwa PMII Kota Batam akan terus mengawal berbagai isu kerakyatan serta mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Baca juga: Batam Watch Ikut Soroti Pawai MBG, Pertanyakan Pelibatan Pelajar dan Guru hingga Minta Evaluasi Terbuka

"Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah ketika terdapat kebijakan yang dianggap perlu dievaluasi. Harapan kami, aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah perbaikan ke depan," tegas Suhardi.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Perwakilan massa aksi juga menyampaikan pernyataan sikap serta tuntutan mereka kepada DPRD Kota Batam untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

Pantauan di lokasi, suasana aksi terlihat kondusif. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan.