Batam, Batamnews – Polemik pelaksanaan pawai dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam terus bergulir. Setelah mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa dan pemerhati kebijakan publik, kini Batam Watch Indonesia turut mempertanyakan keterlibatan pelajar, guru, dan institusi pendidikan dalam kegiatan yang secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah tersebut.

Melalui siaran pers yang diterima Batamnews, Senin (22/6/2026), Batam Watch Indonesia menegaskan bahwa pihaknya mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting. Namun, organisasi tersebut menilai pelaksanaan pawai yang melibatkan ribuan peserta dari lingkungan pendidikan perlu dievaluasi secara terbuka.

Direktur Eksekutif Batam Watch Indonesia, Mardan Eriansyah Siregar, mengatakan perhatian utama pihaknya bukan pada substansi Program MBG, melainkan pada pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang bermuatan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Program ini memiliki manfaat besar bagi peserta didik dan masa depan generasi bangsa. Namun dukungan terhadap program pemerintah harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip netralitas pendidikan dan kepentingan terbaik bagi anak,” kata Mardan.

Menurutnya, kehadiran orang tua dalam kegiatan tersebut merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan yang berisi dukungan terhadap kebijakan pemerintah perlu menjadi perhatian bersama.

Mardan menilai dunia pendidikan harus dijaga dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan persepsi politisasi pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kami tidak mempersoalkan orang tua yang hadir dan menyampaikan aspirasinya. Yang menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana batas antara sosialisasi program pemerintah dengan pelibatan peserta didik dalam kegiatan dukungan kebijakan publik. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.

Soroti Kehadiran Anggota DPRD

Batam Watch juga menyoroti kehadiran Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Gerindra, Anwar Anas, yang turut menyampaikan dukungan terhadap Program MBG dalam kegiatan tersebut.

Menurut Mardan, pejabat publik memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan dukungan terhadap suatu program. Namun, ketika kegiatan melibatkan anak-anak sekolah dalam jumlah besar, aspek etika harus menjadi perhatian.

“Kami menghormati hak anggota DPRD untuk menyampaikan pendapat. Namun sebagai pejabat publik, harus ada kehati-hatian ketika kegiatan tersebut melibatkan anak-anak sekolah dan institusi pendidikan. Dunia pendidikan harus menjadi ruang yang independen dan bebas dari kepentingan politik apa pun,” katanya.

Minta Transparansi Pelaksanaan Kegiatan

Selain itu, Batam Watch turut menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, yang sebelumnya menyebut tidak ada instruksi khusus dari dinas dan keikutsertaan sekolah bersifat sukarela.

Meski demikian, Batam Watch meminta adanya keterbukaan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses pelibatan sekolah, persetujuan orang tua, pendampingan peserta didik, hingga penggunaan fasilitas pendidikan apabila digunakan dalam kegiatan tersebut.

“Kami tidak menuduh telah terjadi pelanggaran hukum. Namun kami meminta adanya transparansi dan evaluasi. Program yang baik harus dijalankan dengan tata kelola yang baik pula. Jangan sampai manfaat besar Program MBG tertutupi oleh polemik yang seharusnya dapat dihindari,” ujar Mardan.

Kritik Datang dari Berbagai Pihak

Pawai dukungan MBG yang digelar pada Ahad (21/6/2026) itu diikuti ribuan peserta yang terdiri dari pelajar, guru, orang tua murid, pekerja dapur, hingga relawan. Kegiatan tersebut mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan sejumlah organisasi mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam mendesak Wali Kota Batam mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam terkait dugaan pelibatan institusi pendidikan dalam mobilisasi massa pendukung program pemerintah.

Sementara itu, Batam Labor and Public Policy (BALAPI) menilai pengerahan guru dan siswa dalam kegiatan tersebut berpotensi mencederai prinsip netralitas pelayanan publik serta perlindungan anak.

Polemik semakin menguat setelah sejumlah guru dan wali murid mengaku menerima arahan agar sekolah mengirimkan perwakilan siswa, guru, dan orang tua untuk mengikuti pawai. Bahkan, beberapa guru mengaku khawatir terhadap konsekuensi administratif apabila tidak menghadiri kegiatan tersebut.

Namun, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membantah adanya instruksi khusus dari dinas. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan peserta berasal dari masing-masing satuan pendidikan dan dilakukan secara sukarela.