Batam, Batamnews — Pawai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Ahad pagi di Batam justru menuai polemik. Ribuan peserta yang terdiri dari siswa, guru, orang tua, dan relawan turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka. 

Namun, di balik euforia itu, kritik tajam dilontarkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam yang menilai ada pelanggaran prinsip pendidikan.

Ketua Umum HMI Cabang Batam, Andri Saputra, dengan tegas menyatakan bahwa pelibatan siswa sekolah dasar dalam kegiatan bermuatan dukungan politik tidak dapat dibenarkan.

Baca juga: Kadisdik Kota Batam Akui Kerahkan Guru dan Siswa Dukung MBG

"Sekolah bukanlah ruang untuk membangun legitimasi atas suatu kebijakan pemerintah melalui pelibatan peserta didik. Dunia pendidikan harus steril dari segala bentuk mobilisasi yang berpotensi mengeksploitasi anak demi kepentingan di luar proses pendidikan," ujar Andri kepada Batamnews, Ahad, 21 Juni 2026.

Ia mempertanyakan urgensi membawa anak-anak sekolah dasar dalam pawai yang terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, pendidikan adalah ruang tumbuh kembang anak yang bebas dari kepentingan politik ataupun pencitraan program pemerintah.

"Anak bukan alat legitimasi kekuasaan," tegasnya.

HMI juga mengingatkan potensi pelanggaran hukum apabila pelibatan siswa terbukti dilakukan melalui kebijakan atau fasilitasi institusi pemerintah. Andri merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin setiap anak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik maupun bentuk eksploitasi lainnya.

"Penentuan pelanggaran tentu harus melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Namun pemerintah wajib memastikan seluruh kebijakannya berpijak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak," jelasnya.

Atas dasar tersebut, HMI mendesak Wali Kota Batam untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan. Andri menilai seorang kepala dinas pendidikan seharusnya menjadi pelindung kepentingan peserta didik, bukan justru menimbulkan polemik yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak.

"Seharusnya beliau menjadi pelindung kepentingan peserta didik, bukan menghadirkan kebijakan yang menimbulkan polemik," ujarnya.

Polemik ini berawal dari rencana pawai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis. Berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan panitia kepada kepolisian, ribuan peserta dijadwalkan mengikuti pawai dengan rute dari depan Gedung DPRD Kota Batam menuju kawasan Mega Mall, Bundaran BP Batam, lampu merah Masjid Raja Hamidah, lalu kembali ke titik awal.

Panitia menyebut kegiatan itu bertujuan menyampaikan dukungan masyarakat terhadap Program MBG serta mendorong pelaksanaannya berjalan tepat sasaran dan transparan.

Namun menjelang pelaksanaan, Batamnews menerima laporan dari sejumlah guru dan wali murid mengenai dugaan pengerahan peserta melalui jalur sekolah.

Seorang wali murid mengaku mendapat informasi dari grup komunikasi sekolah bahwa Dinas Pendidikan memberikan arahan agar sekolah mengirimkan perwakilan siswa, orang tua, dan guru untuk mengikuti pawai.

"Saya dapat info dari grup sekolah kalau Dinas Pendidikan memberikan arahan supaya mengirimkan perwakilan yang terdiri dari anak-anak sekolah, wali murid, serta guru-guru untuk ikut pawai mendukung MBG," ujarnya.

Keterangan serupa datang dari sejumlah guru. Mereka menyebut kepala sekolah sebelumnya dipanggil dan diminta mengoordinasikan keikutsertaan tenaga pendidik. Bahkan, seorang guru mengaku ada kekhawatiran jika tidak hadir.

"Disuruh ikut. Kalau tidak ikut, TPP-nya sendat-sendat nanti," kata seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir akan konsekuensi yang memengaruhi pekerjaan maupun keluarga mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membenarkan pihaknya mengumpulkan kepala sekolah dan guru terkait persoalan terhentinya distribusi Program MBG di sejumlah sekolah. Menurutnya, banyak orang tua murid mengeluhkan program tersebut tidak lagi berjalan.

Baca juga: Kadisdik Kota Batam Akui Kerahkan Guru dan Siswa Dukung MBG

"Kita ketahui dan kita sadari, untuk saat ini anak-anak yang menjalani pendidikan di sekolah membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jadi mereka pada saat sampai di sekolah menerima makan bergizi. Tentu ini akan menambah motivasi untuk anak-anak kita," ujarnya.

Namun ketika ditanya mengenai dugaan tekanan terhadap guru maupun keterlibatan siswa dalam kegiatan dukungan terhadap program pemerintah, Hendri tidak memberikan jawaban tegas.

"Saya tidak menanggapi itu karena kami tidak tahu. Ini memang dari satuan pendidikan, masing-masing sekolah yang menghadirkan murid-murid," katanya.

Hendri juga tidak menjelaskan secara rinci alasan pelibatan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah dalam kegiatan yang secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.