Batam, Batamnews – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak Kota Batam menggelar aksi demonstrasi dalam dua gelombang di Gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (18/6/2026) kemarin.

Selain membawa sejumlah isu nasional, massa aksi menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan di tengah pesatnya pembangunan dan investasi di Batam.

Aksi pertama berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Sedikitnya 15 mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Kota Batam dan diterima langsung oleh Ketua DPRD dalam pertemuan di ruang serbaguna. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun persoalan daerah.

Pada siang hari, aksi kembali berlanjut. Sekitar pukul 13.00 WIB, sekitar 50 mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Kota Batam sebelum bergerak menuju Kantor Wali Kota Batam untuk menyampaikan tuntutan yang sama.

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya BEM Universitas Ibnu Sina (UIS), Aliansi Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madani, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta Dewan Mahasiswa Hidayatullah.

Dengan membawa bendera organisasi, spanduk, pamflet, dan pengeras suara, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi regulasi kepolisian, hingga keterlibatan TNI dalam ruang sipil.

Namun demikian, isu lingkungan hidup menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Koordinator aksi, Alwi, menilai Batam saat ini menghadapi paradoks pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi dan investasi terus digenjot, tetapi persoalan lingkungan justru semakin terabaikan.

“Pandangan bahwa demonstrasi di daerah tidak signifikan adalah kekeliruan besar. Pusat kekuasaan memang berada di Jakarta, tetapi fondasi politik nasional bersandar pada stabilitas daerah,” kata Alwi dalam orasinya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Alwi menegaskan, persoalan mendasar yang dihadapi Batam saat ini adalah ketidakseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

“Akar masalah Batam adalah paradoks pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan,” ujarnya.

Mahasiswa menilai pembangunan yang tidak berlandaskan prinsip ekologis telah memicu berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya frekuensi banjir, berkurangnya kawasan resapan air, hingga semakin tertekannya daya dukung lingkungan.

Mereka juga menyoroti reklamasi pesisir yang dinilai menggerus kawasan mangrove, aktivitas pemotongan bukit tanpa pengawasan lingkungan yang memadai, serta alih fungsi daerah tangkapan air di sekitar waduk yang berpotensi mengancam ketersediaan sumber air bersih di masa depan.

Sebagai wilayah kepulauan dengan ekosistem yang relatif rentan, Batam dinilai membutuhkan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Selain masalah lingkungan, mahasiswa juga menyoroti persoalan sampah yang hingga kini belum menunjukkan penyelesaian signifikan. Mereka menyebut produksi sampah di Batam telah mencapai sekitar 1.185 hingga 1.300 ton per hari.

Menurut mereka, persoalan tidak hanya terletak pada tingginya volume sampah, tetapi juga lemahnya sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir. Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kota Batam dan DPRD segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Bergerak Kota Batam menyampaikan sembilan tuntutan. Selain meminta stabilitas harga bahan bakar minyak dan evaluasi sejumlah program pemerintah pusat, mereka juga mendesak evaluasi total terhadap pembangunan di Batam yang dinilai tidak memperhatikan prinsip ekologis.

Mahasiswa turut meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan sampah serta menyusun peraturan daerah mengenai jam operasional truk guna mengurangi dampak terhadap masyarakat.

Massa aksi menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapatkan respons dari pihak terkait. Mereka bahkan mengancam melakukan aksi simbolik berupa pembakaran ban apabila tidak ada pejabat yang menemui mereka.