Batam, Batamnews – Suara lantang puluhan mahasiswa menggema di depan gedung DPRD Kota Batam, Kamis, 18 Juni 2026 pagi. Mereka datang membawa spanduk dan sejumlah tuntutan. Mulai dari krisis lingkungan, persoalan air bersih, hingga penolakan terhadap aktivitas yang dinilai merusak kawasan pesisir.

Aksi itu mulai bergulir sekitar pukul 10.15 WIB. Sekitar 15 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam menyampaikan orasi di depan gedung. Setelah lebih kurang 30 menit, mereka pun diarahkan masuk ke ruang serbaguna. Di sanalah audiensi dengan wakil rakyat dimulai.

Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, langsung memimpin pertemuan itu. Di hadapannya, para mahasiswa menyampaikan sederet aspirasi. Bukan hanya soal daerah, mereka juga menyoroti isu nasional. 

Baca juga: Tambang Pasir dan Proyek PSN Diduga Cemari Laut, Nelayan Batam dan Wisata Pantai Nemo Terancam

Desakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mengemuka. Masalah lokal seperti tenaga kerja, sampah, dan banjir di Batam juga tak luput dari pembicaraan.

Kamaluddin mendengarkan dengan saksama. Ia tidak membantah semua keluhan yang disampaikan. Menurutnya, persoalan yang terjadi saat ini erat kaitannya dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Jumlah warga yang terus bertambah, kata dia, otomatis meningkatkan kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur kota.

Ia memberi contoh konkret. Volume sampah harian di Batam kini melonjak drastis. "Dulu sekitar 700 ton per hari, sekarang sudah hampir 1.300 ton per hari," ujarnya. 

Begitu pula dengan air bersih. Jumlah pelanggan saat ini mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga. Sementara itu, sebagian instalasi pengolahan sudah rusak. 

"Perbaikannya butuh dana dan waktu," jelas Kamaluddin.

Politisi itu menegaskan, pemerintah daerah tidak punya kewenangan membatasi orang masuk ke Batam. Sebab, Batam adalah kawasan strategis nasional. Pemerintah pusat menargetkan kota ini menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. 

"Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk," katanya.

Baca juga: Pemilik Ruko yang Dirusak Massa Demo Kantor LIRA Memilih Tak Lapor Polisi

Meski begitu, Kamaluddin berjanji tidak akan membiarkan aspirasi itu menggantung. Ia memastikan semua tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait. 

"Saya akan sampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam," tegasnya.

DPRD, lanjut dia, siap menjadi jembatan antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah. Tujuannya satu: mencari solusi bersama atas berbagai tantangan pembangunan di Batam. "Kami ingin dialog seperti ini terus terjalin," pungkas Kamaluddin.