Batam, Batamnews – Aliansi Mahasiswa Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan nasional dan daerah, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset hingga krisis air bersih dan kerusakan lingkungan di Kota Batam.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu diikuti sekitar 15 mahasiswa. Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Batam Darurat Lingkungan”, “Selesaikan Krisis Air di Kota Batam”, dan “Hentikan Reklamasi Ilegal di Pesisir Batam, Mencemari Laut = Membunuh Nelayan”.

Setelah berorasi selama kurang lebih 30 menit di depan gedung DPRD, massa aksi kemudian diarahkan masuk ke ruang serbaguna untuk mengikuti audiensi bersama anggota dewan. Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin.

Koordinator Umum Aksi, Kevin, mengatakan mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional maupun persoalan yang terjadi di Batam.

Pada tingkat nasional, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menghentikan pemborosan anggaran negara, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Pipin Riyansyah, menilai masih terdapat sejumlah penggunaan anggaran negara yang tidak tepat sasaran.

"Pemborosan anggaran seperti pengadaan motor listrik untuk MBG maupun pembelian robot-robot Polri. Saya kira itu tidak perlu karena tidak ada efek dan dampak langsung kepada masyarakat," kata Pipin dalam audiensi.

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan. Mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat, menangkap serta mengadili pelaku perusakan lingkungan, mengaudit dan menyelesaikan krisis air bersih, menjamin hak tenaga kerja lokal, serta mengatasi persoalan sampah dan banjir.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi Batam tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan penduduk.

Menurutnya, volume sampah harian di Batam meningkat hampir dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya berkisar 700 ton per hari, kini mencapai sekitar 1.300 ton per hari.

"Ketika jumlah penduduk bertambah, volume sampah juga meningkat. Persoalan air juga sama. Saat ini jumlah pelanggan sudah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga, sementara sebagian instalasi yang ada sudah mengalami kerusakan. Perbaikannya membutuhkan dana dan waktu," ujar Kamaluddin.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk membatasi arus masuk penduduk ke Batam. Sebab, Batam merupakan salah satu kawasan strategis yang diproyeksikan pemerintah pusat sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

"Batam ini dipersembahkan untuk Indonesia. Pemerintah pusat ingin Batam menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Karena itu kami tidak bisa membatasi pertumbuhan penduduk yang datang ke Batam," katanya.

Kamaluddin memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Ia juga menjelaskan ketidakhadiran Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam audiensi tersebut karena sedang mengikuti rapat dengar pendapat di DPR RI.

"Saya akan menyampaikan seluruh tuntutan kawan-kawan mahasiswa kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam," tegas Kamaluddin.

Aksi berlangsung tertib dan diakhiri dengan penyampaian komitmen DPRD Kota Batam untuk meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait.