Tanjungpinang, Batamnews – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memasang target tinggi. Ia ingin semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri meraih predikat informatif pada tahun 2026.

Target ini disampaikan Ansar saat menerima audiensi Komisioner Komisi Informasi (KI) Kepri. Pertemuan berlangsung di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,  Senin, 15 Juni 2026. Agenda ini juga diisi dengan penyerahan Laporan Kinerja KI Kepri Tahun 2025.

"Semoga di 2026, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri bisa mencapai kategori informatif. Ini motivasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat," ujar Ansar dengan tegas.

Baca juga: Penataan UMKM Mega Legenda: BP Batam Beri Tenggat Hingga Akhir Tahun

Gubernur juga mengapresiasi kinerja KI Kepri. Menurutnya, komisi ini sudah berperan aktif mendorong keterbukaan informasi publik di daerah. Ansar berharap sinergi dengan KI Kepri terus kuat.

"Keterbukaan informasi penting untuk wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tutupnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua KI Kepri, Arison, terus terang memaparkan capaian. Ia menyebut, kinerja KI Kepri kini memasuki tahun kedua sejak dilantik 2 Juli 2024. Dua tugas utama mereka: menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan standar layanan informasi publik.

Soal sengketa, KI Kepri sudah menangani 19 perkara. Rinciannya: 5 sengketa selesai di 2024, 10 sengketa di 2025, dan 4 sengketa masih diproses di 2026.

Lalu bagaimana hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi? Arison mengakui, hasilnya belum menggembirakan.

Baca juga: Dua Orang Meninggal dalam Kecelakaan Tunggal di Anambas, Polisi: Pengingat Pentingnya Keselamatan Berkendara

Sepanjang dua tahun terakhir, KI Kepri memantau 151 badan publik. Mulai dari OPD, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, parpol, hingga perguruan tinggi.

Hasil Monev 2025: baru 42 badan publik yang raih predikat informatif. Parahnya, dari OPD di lingkungan Pemprov Kepri, hanya 2 yang informatif.

"Hasilnya memang belum menggembirakan. Tapi banyak badan publik yang mulai menunjukkan tren perbaikan. Kami harap tahun 2026 jumlahnya bertambah," kata Arison.

Menurutnya, kendala utama ada pada pemahaman. Banyak badan publik kurang paham mengisi kuesioner mandiri (Self Assessment Questionnaire/SAQ). Selain itu, efisiensi anggaran membuat sosialisasi belum maksimal.

Meski begitu, KI Kepri optimistis. Ruang konsultasi tetap terbuka. Badan publik bisa datang ke kantor KI atau mengundang langsung untuk sosialisasi.

"Kami optimistis banyak badan publik yang ingin naik kelas. Sejumlah instansi sudah mulai datang berkonsultasi dan minta pendampingan," pungkas Arison.