Batam, Batamnews - Belum ada seruan resmi untuk turun ke jalan. Namun, di ruang-ruang diskusi mahasiswa di Batam, percakapan mengenai kemungkinan demonstrasi nasional pada Juli hingga Agustus mulai menghangat. 

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), melemahnya nilai tukar rupiah, hingga sejumlah rancangan kebijakan pemerintah dinilai berpotensi menjadi pemantik konsolidasi gerakan mahasiswa.

Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa di Kota Batam yang diwawancarai Batamnews, Kamis (11/6/2026, memiliki pandangan yang relatif senada. Mereka melihat peluang lahirnya gelombang aksi tetap terbuka apabila pemerintah dinilai tidak memberikan respons memadai terhadap persoalan yang menyentuh kepentingan publik.

Wakil Ketua BEM Universitas Ibnu Sina, Adi, menekankan pentingnya gerakan mahasiswa dibangun berdasarkan kajian ilmiah, bukan sekadar mengikuti isu yang sedang ramai di media sosial.

"Gerakan mahasiswa akan lebih kuat apabila didasarkan pada data, analisis kebijakan, dan kepentingan masyarakat luas," katanya.

Meski kepengurusan BEM Universitas Ibnu Sina masih menunggu pelantikan resmi, Adi mengatakan organisasinya tetap mengikuti perkembangan politik nasional. Menurut dia, demonstrasi merupakan bagian yang sah dalam negara demokrasi selama berlangsung damai dan menawarkan solusi.

Ia secara khusus menyoroti potensi kenaikan BBM yang dinilai akan memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.

"Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari setiap persoalan ekonomi negara," ujarnya.

Selain persoalan ekonomi, Adi juga menyinggung sejumlah regulasi yang dinilai disusun secara tergesa-gesa. Ia menyebut pembahasan RUU Polri yang kini menjadi Undang-undang sebagai salah satu contoh yang memerlukan transparansi dan partisipasi publik lebih luas.

Menurut dia, melemahnya nilai tukar rupiah juga menjadi sinyal penting mengenai kondisi ekonomi nasional karena dampaknya akan paling besar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kritik adalah bentuk cinta terhadap bangsa. Kami tidak ingin diam ketika kesejahteraan rakyat terancam," katanya.

Di sisi lain, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Riau, Adhanan Fadli, memastikan organisasinya juga tengah membangun konsolidasi internal. Ia menyebut, isu nasional tetap menjadi bahan pembahasan, namun persoalan-persoalan lokal tidak akan diabaikan.

Beberapa isu yang akan menjadi perhatian IMM, kata Fadli, antara lain dugaan kebocoran retribusi daerah, peredaran rokok tanpa cukai, pengelolaan sumber daya alam, serta dugaan penguasaan kawasan hutan lindung oleh kelompok tertentu.

"Soal kapan aksi dilakukan, itu bergantung pada kesiapan organisasi dan momentum yang tepat," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Batam, Alwi Djaelani. Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat tidak bisa dipisahkan dari dampaknya terhadap masyarakat di daerah.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, perubahan subsidi energi, persoalan investasi, hingga ketenagakerjaan, kata Alwi, merupakan isu yang langsung dirasakan masyarakat Batam.

Karena itu, mahasiswa memiliki tanggung jawab akademis untuk mengkaji setiap kebijakan secara kritis sekaligus memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama pembangunan.

Alwi menilai gerakan mahasiswa tidak selalu identik dengan demonstrasi. Konsolidasi, kajian ilmiah, dan diskusi publik juga merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada mahasiswa.

"Mahasiswa harus menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan ruang pengambilan kebijakan," ujarnya.

Walaupun begitu, ia mengingatkan bahwa apabila berbagai persoalan nasional tidak memperoleh respons yang memadai dari pemerintah, peluang lahirnya gerakan mahasiswa dalam skala lebih besar tetap terbuka.

"Gerakan mahasiswa bukan ancaman terhadap stabilitas, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi," katanya.

Sementara itu, Eks Ketua BEM Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Muryadi Aguspriawan, menilai dinamika nasional saat ini masih menyisakan banyak persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.

"Kalau ada isu yang dianggap merugikan masyarakat dan tidak mendapatkan respons memadai dari pemerintah, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang aksi yang lebih luas," katanya.

Menurut Muryadi, mahasiswa hanya menunggu momentum yang tepat untuk membangun gerakan yang lebih besar. Salah satu isu yang dinilai berpotensi menjadi pemantik ialah rencana kenaikan harga BBM.

"Kenaikan BBM akan berdampak pada aktivitas masyarakat di seluruh Indonesia. Tinggal menunggu pemantik untuk melakukan gerakan besar," ujarnya.

Ia mengatakan komunikasi antarmahasiswa di Kepulauan Riau, khususnya Batam, terus berlangsung melalui forum-forum diskusi lintas organisasi. Konsolidasi, kata dia, telah berjalan meski belum mengarah pada keputusan aksi.

"Kalau secara nasional sudah ada alarm untuk bergerak, kami bersama aliansi di Batam tentu akan ikut serta," katanya.

Meski belum ada keputusan mengenai aksi bersama, pernyataan para pimpinan organisasi mahasiswa tersebut menunjukkan satu benang merah. Konsolidasi lintas kampus di Batam terus berlangsung sembari mengikuti perkembangan situasi nasional.