Batam, Batamnews – Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar pada Rabu (10/6/2026) berlangsung dinamis dan diwarnai perdebatan antar-fraksi. Polemik mencuat saat dewan membahas usulan perpindahan anggota Fraksi Partai NasDem, Yefri, dari Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan ke Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan.

Perdebatan terjadi setelah sejumlah anggota dewan mempertanyakan urgensi serta dampak perpindahan tersebut terhadap komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) secara keseluruhan.

Interupsi pertama disampaikan Sekretaris Komisi I dari Fraksi Gerindra, Anwar Annas. Ia mengakui Komisi I saat ini menghadapi beban kerja yang cukup besar seiring meningkatnya agenda pembangunan dan pemerintahan di Kota Batam. Namun, menurutnya, penambahan anggota harus tetap memperhatikan keseimbangan komposisi antar-komisi.

Ia menilai perubahan keanggotaan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan satu komisi, melainkan harus mempertimbangkan proporsionalitas seluruh alat kelengkapan dewan.

Pandangan serupa disampaikan Mustafa dari Fraksi PKS. Ia mempertanyakan alasan perpindahan anggota di tengah masa berjalan serta mengingatkan adanya aturan yang mengatur mekanisme perpindahan antar-komisi.

Menurut Mustafa, perubahan komposisi di satu komisi berpotensi memengaruhi susunan alat kelengkapan dewan lainnya, termasuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

"Jika ini langsung kita buka tanpa kalkulasi, salah satu fraksi memindahkan anggotanya secara sepihak, maka komposisi alat kelengkapan yang lain seperti Bapemperda juga harus dikurangi. Ini yang perlu menjadi alasan mendasar untuk diambilnya satu konklusi kebijakan," tegas Mustafa.

Perdebatan yang berkembang di ruang sidang membuat pimpinan DPRD mengambil langkah untuk menenangkan situasi. Ketua DPRD Kota Batam, Kamaludin, memutuskan menskor rapat paripurna dan menggelar pertemuan tertutup bersama pimpinan fraksi guna mencari titik temu atas persoalan tersebut.

Setelah skors dicabut, Kamaludin menyampaikan hasil pembahasan yang telah disepakati seluruh fraksi.

Dalam kesepakatan tersebut, Fraksi Partai NasDem diminta mengajukan kembali surat usulan perpindahan dengan memperhatikan prinsip keseimbangan komposisi antar-komisi.

"Kesepakatan bersama dari fraksi-fraksi meminta kepada Fraksi NasDem untuk mengajukan surat kembali terkait komposisi yang harus berimbang. Jika ada yang pindah dari Komisi II masuk ke Komisi I, maka idealnya harus ada pertukaran posisi sebaliknya agar jumlah komposisi di tiap komisi tetap proporsional," ujar Kamaludin.

Menanggapi keputusan tersebut, perwakilan Fraksi Partai NasDem, Kamarudin, menegaskan bahwa usulan perpindahan Yefri sebenarnya telah melalui kajian internal dan disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Batam.

Meski demikian, pihaknya menghormati pandangan dan masukan yang berkembang dalam forum paripurna. NasDem, kata dia, siap melakukan pembahasan kembali di tingkat internal fraksi untuk mencari solusi yang dapat diterima seluruh pihak.

"Sikap yang diambil oleh fraksi sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi dalam Tatib. Namun, demi asas proporsionalitas dan kesepakatan bersama, kami akan melakukan rapat internal kembali di Fraksi NasDem untuk mempertimbangkan masukan dari pimpinan dan rekan-rekan dewan," kata Kamarudin.

Hingga rapat paripurna berakhir, usulan perpindahan anggota Fraksi NasDem tersebut belum diputuskan. DPRD Kota Batam menunggu pengajuan kembali dari Fraksi NasDem dengan skema yang dinilai lebih proporsional dan dapat menjaga keseimbangan komposisi alat kelengkapan dewan.