Jakarta, Batamnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menaikkan status dugaan korupsi dalam proyek pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Telkom Indonesia ke tahap penyidikan.

Langkah ini diambil setelah lembaga antirasuah menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa proses penyidikan sudah berjalan. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Benar (mulai penyidikan). KPK memulai penyidikan baru terkait pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat, 5 Juni 2026.

Baca juga: Pekerja Lompat dari Barelang karena Stres, Pemprov Kepri Siapkan Klinik Kesehatan Mental untuk Buruh

Ia menjelaskan, penyidikan saat ini masih menggunakan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum. Artinya, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran berbagai pihak terkait.

“Sprindik umum. Belum ada penetapan tersangka,” ucapnya singkat.

Meski belum menyebut pelaku, Budi mengungkapkan bahwa dugaan awal kerugian keuangan negara dalam proyek ini cukup besar, yakni mencapai hampir Rp2 triliun.

“Dugaan awal kerugian keuangan negaranya mencapai hampir dua triliun rupiah,” ujarnya.

Baca juga: Aturan Baru Kartu AK-1 Hanya untuk Warga Batam, Disnaker Catat Penempatan Kerja Tembus 4.465 Orang

KPK masih belum merinci lebih lanjut konstruksi perkara atau siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan ini. Informasi lebih lengkap akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang.