Batam, Batamnews – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam memperkirakan sekitar 7.000 calon siswa tidak akan tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi penyebab utama persoalan yang hampir setiap tahun terjadi di Kota Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan jumlah calon siswa yang akan masuk jenjang Sekolah Dasar (SD) tahun ini diperkirakan mencapai 23.000 anak. Sementara daya tampung sekolah negeri di Batam hanya sekitar 16.000 kursi.

"Artinya ada sekitar 7.000 anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun itu tidak masalah karena masih ada sekolah swasta yang dapat menjadi alternatif," kata Hendri.

Menurut Hendri, persoalan membludaknya pendaftar di sekolah negeri tidak lepas dari tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis. Di sisi lain, sekolah swasta justru sering mengalami kekurangan murid baru.

Ia menilai masalah ini dapat diminimalkan apabila distribusi pendaftar antara sekolah negeri dan swasta berjalan lebih seimbang.

"Kalau pendaftaran merata, tidak akan ada masalah. Negeri tidak membludak dan swasta juga mendapatkan murid sesuai kapasitas yang tersedia," ujarnya.

Hendri mengungkapkan sebagian besar orang tua masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama. Kondisi tersebut membuat persaingan mendapatkan kursi di sekolah negeri semakin ketat setiap tahunnya.

Karena itu, Disdik Batam mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk mulai mempertimbangkan sekolah swasta. Langkah tersebut dinilai dapat membuka akses lebih luas bagi keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri.

"Kami menganjurkan masyarakat yang mampu memilih sekolah swasta. Sementara sekolah negeri bisa lebih banyak dinikmati masyarakat menengah ke bawah yang memang membutuhkan pendidikan gratis," katanya.

Untuk mengantisipasi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah favorit atau sekolah yang mengalami lonjakan pendaftar, Disdik Batam menyiapkan skema pemerataan siswa.

Melalui mekanisme tersebut, calon siswa yang tidak mendapatkan tempat di satu sekolah akan diarahkan ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota tersedia. Proses ini tetap mempertimbangkan sistem zonasi dan jarak tempat tinggal siswa.

"Tidak semua sekolah membludak. Ada juga yang masih memiliki kursi kosong. Nanti akan kami lakukan penyebaran dengan memperhatikan zonasi dan lokasi tempat tinggal calon siswa," jelas Hendri.

Menurutnya, pola pemerataan tersebut telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir dan cukup efektif untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan.

Meski demikian, kebijakan tersebut juga memunculkan tantangan baru. Salah satunya adalah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar yang kerap melebihi batas ideal.

Hendri mengakui masih terdapat kelas dengan jumlah siswa mencapai 45 orang. Padahal, sesuai ketentuan, jumlah ideal siswa dalam satu kelas maksimal 32 orang.

"Kami terus melakukan pembenahan secara bertahap. Selain menghilangkan sistem sekolah dua sif atau double shift, kami juga berupaya mewujudkan jumlah siswa yang lebih ideal di setiap kelas," pungkasnya.

Persoalan daya tampung sekolah negeri masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Batam. Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan penambahan ruang belajar dan pembangunan sekolah baru menjadi tantangan yang harus segera dijawab agar akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata.