BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Dalam sebuah acara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , terungkap kelemahan badan publik penyebab sengketa informasi. Acara yag diselenggarakan di GGI Hotel Batam ini dilakukan untuk menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pertemuan itu ditemukan, kelemahan badan publik penyebab sengketa informasi diantaranya adalah membuat interpelasi tersendiri terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu juga menyepelekan batas waktu penyampaian informasi publik hingga menganggap ringan kewajiban untuk menyampaikan informasi.

Kabid Informasi Publik Kominfo Batam Yulidasril menjadi salah satu narasumber acara tersebut menyampaikan harapannya agar dalam PP itu nantinya dapat dimuat tata cara dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi yang dimaksud yaitu keuangan, Perda dan kebijakan, pengelolaan aset maupun sumber daya alam.

“Namun tidak semua informasi yang bisa disebarluaskan. Memang kebanyakan yang diminta mengenai masalah keuangan daerah,”ujar Yulidasril.

Dalam pertemuan itu, beberapa pihak terkait yang diundang seperti dari Jambi, Sumatera utara dan lain sebagainya. Selain Batam, Bappeda Provinsi Kepri juga diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam ikut serta membangun maupun mengawasi daerah.

Sumber: Mediacenter Batam

[rul]