BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kementerian Perindustrian memilih Batam, Kepri, sebagai tempat pertemuan business meeting bersama sejumlah instansi kementerian lainnya di Hotel Novotel Batam, Kamis (10/9/2015). Sejumlah isu mengenai ketahanan industri dalam negeri pun dibahas.

Salah satu isu tersebut diantaranya penggunaan produk-produk dalam negeri untuk meningkatkan ketahanan ekonomi bangsa.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan, agar industri di Batam dan Tanah Air tidak melupakan produk dalam negeri sebagai tools atau komponen yang wajib digunakan dalam setiap produksinya.

“Kita harus dahulukan produk-produk dalam negeri. Tidak apa-apa lah mahal sedikit dari produk impor, negara Brasil sudah melakukan itu,” ujar Harjanto saat ditemui usai pembukaan acara tersebut.

Harjanto menambahkan, tak terkecuali di Batam, masih banyak industri yang tergantung pada produk-produk impor.

“Industri memang belum bisa lepas produk impor. Kita masih tergantung 20 hingga 70 persen produk impor,” ucap dia.

Misalnya industri mobil, bahan bakunya masih impor. “Kendati demikian, ada yang menggunakan produk impor namun ada juga yang produk dalam negeri,” ujar Harjanto.

Menurut Harjanto, hal tersebut justru menjadi nilai tambah. Nilai tambah itu dengan mengutamakan produk dalam negeri di dalam produksi yang melulu menggunakan produk impor.

“Tapi kadang produk dalam negeri ini belum dapat tempat atau tidak didahulukan, nah ini yang akan kita sinkronkan regulasinya,” kata dia.

Kalau industri dalam negeri mendapat space yang cukup bisa meningkatkan daya saing. Meskipun saat ini produk dalam negeri masih sulit bersaing

“Bagaimana bisa mereka survive, tentunya diberi space” kata dia.

Business meeting itu diikuti delapan kementerian. Ada keseragaman dalam melihat regulasi dalam penggunaan produksi dalam negeri.

“Nanti kita akan lihat dan akan kita laporkan ke Menko,” ujar dia.

Katup Penyelamat

Perlambatan ekonomi dunia juga berdampak pada kinerja ekspor produk industri.Catatan periode Januari hingga Mei 2015 sebesar 45,42 miliar dolar AS, atau mengalami penurunan pada periode yang sama di 2014 sebesar 6,74 persen.

Sedangkan nearaca pedagangan ekspor dan impor produk industri pada periode Januari hingga Mei 2015 mengalami defisit 830 juta dolar AS.

"Dengan kondisi ini, pasar dalam negeri yang besar merupakan "katup penyelamat" bagi industri di dalam negeri kita dengan konsentrasi lebih ke pasar domestik," ujar Harjanto.

Harjanto menambahkan, pemerintah harus berpihak kepada industri dalam negeri agar mampu berdaya saing, salah satunya melalui program P3DN ini.

Sebagai gambaran, penggunaan produksi dalam negeri dalam belanja pemerintah sangat potensial. Penggunaan APBN, khususnya belanja modal pemerintah pusat pada 2014 mencapai Rp 407,6 triliun atau 22 persen dari total anggaran.

Pada 2015, belanja modal pemerintah pusat mencapai Rp 290 triliun atau 14,22 persen dari total anggaran. "Termasuk, kebutuhan belanja modal seluruh perusahaan BUMN yang mencapai Rp 300 triliun pada 2015 ini," papar Harjanto.

"Sehingga, program P3DN ini diharapkan mampu mendorong kemandirian bangsa," tambahnya.

Business Matching yang difasilitasi Kementerian Perindustrian ini mencakup delapan sektor yakni ESDM, Perhubungan, Pekerjaan Umum, BUMN, Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian, yang diharapkan dapat mengakselerasi program peningkatan produk dalam negeri, terutama pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

[cj1]