BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay meyakini Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar bebas dari kepentingan partai politik karena sistem pemilihannya yang ketat.

"Muktamar Muhammadiyah dipastikan bersih dari intervensi partai politik. Sistem pemilihan dan kedewasaan Muhammadiyah dalam berdemokrasi sudah teruji," kata Saleh dikutip dari Antara, Minggu (2/8).

Menurut dia, sistem pemilihan yang diterapkan dalam muktamar merupakan salah satu kunci muktamirin selalu kelihatan riang dan gembira serta jauh dari kasak-kusuk. Saleh menambahkan, kelahiran tokoh dan pemimpin Muhammadiyah selalu terjadi secara alami sehingga jika ada yang terlihat kasak-kusuk dan ambisius maka akan ditinggalkan peserta.

"Tidak ada pemimpin karbitan yang tiba-tiba muncul begitu saja," kata anggota Panlih Muktamar Muhammadiyah ke-47 itu.

Selain itu, sistem dan mekanisme pemilihan berjenjang dan panjang juga dinilai menyebabkan sulitnya intervensi parpol untuk masuk. Sebelum muktamar, sistem dan mekanisme pemilihan telah dibicarakan pada sidang tanwir satu tahun sebelum muktamar dan jika ada yang perlu disempurnakan maka akan dibicarakan pada sidang tanwir itu.

Selanjutnya, pada saat peserta datang ke arena muktamar biasanya tidak ada lagi yang mempersoalkan kandidat ketua umum Muhammadiyah karena persoalan itu sudah diatur sebelum muktamar dilangsungkan.

Persoalan yang lazim dalam sebuah pemilihan pemimpin suatu organisasi biasanya banyak mengemuka seperti pengusulan calon, pemilihan bakal calon sampai pemilihan formatur. Karena itu, lanjut dia, persaingan yang terjadi dalam bursa calon ketum Muhammadiyah biasanya selalu berjalan dengan santun. Prinsip berlomba dalam kebaikan disebutnya menjadi dasar dalam persaingan.

"Karena itu, tidak ada kampanye hitam. Kalaupun ada yang coba-coba, biasanya tidak akan didengar. Apalagi, muktamirin sudah mengenal rekam jejak masing-masing kandidat," kata Saleh yang juga Politikus PAN ini.

Muktamar Muhammadiyah juga memilih 13 orang calon formatur dan dengan memilih formatur yang akan menunjuk ketua umum tentu sulit bagi siapapun untuk ikut campur. Saleh mengatakan, terdapat 2.500 orang yang memilih formatur dan tentu sangat sulit untuk mengarahkan para pemilih kepada kandidat tertentu. Alasannya, suara itu hanya akan diarahkan pada pemilihan formatur saja.

Di sisi lain, muktamar yang digelar Nahdlatul Ulama (NU) berjalan sangat panas. Isu intervensi partai politik sampai kabar penculikan perserta menghiasi penyelenggaraan muktamar yang digelar di Jombang itu.

Pengasuh Pondok Pesantre (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Sholahuddin Wahid, mencium adanya intervensi partai politik (Parpol) di Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (NU). Bahkan, dia juga mengindikasi adanya iming-iming untuk memuluskan sistem Ahlul halli wal aqdi (Ahwa) dalam proses pemilihan rois aam.

"Saya mengimbau, stop pihak yang mengiming-imingi (money politics) di pemilihan rais aam, karena itu akan menghancurkan NU. Banyak yang bertanya pada saya, Muktamar NU apa PKB, banyak yang tanya itu," terang Gus Sholah, sapaan akrab KH Sholahuddin Wahid dalam konferensi persnya, Minggu (2/8).

Menurut adik kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, saat ini, NU pelan-pelan kehilangan ruh jihadnya, justru yang muncul adalah semangat pragmatisme.

"Kalau mau pragmatisme, ya jangan ke NU, ke partai saja. NU itu ormas, kemudian jadi partai, kembali lagi jadi ormas, lalu membuat partai. Sehingga banyak ke partai. Paradigma Parpol harus dipisahkan dengan NU. Itu (paradigma parpol masuk NU) harus kita cegah," tegas calon Ketua Tanfidz PBNU ini.

[snw]