BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah kabar bahwa dirinya telah menghina dan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin yang peragu.

"Itu coba tanya ke dia, dari mana dasarnya? Saya enggak mengerti dasarnya dapat dari mana. Tanya saja kepada mereka yang bicara, jangan ke saya," ujar Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Rini mengungkapkan, sebagai menteri yang bertugas membantu presiden, selama ini ia menghormati Presiden Jokowi. "Coba ya, kalau saya sebagai pembantu presiden ya tentunya saya menghormati Bapak Presiden," kata dia.
 
Sementara ketika ditanya soal kabar dirinya yang menjadi salah satu target menteri yang akan dirombak oleh Presiden Jokowi, Rini tidak banyak berkomentar.  

"Reshuffle menteri silakan tanya ke Bapak Presiden. Saya sebagai pembantu presiden, yang melakukan assessment seharusnya Bapak Presiden, jadi saya serahkan ke Presiden," ujar dia.

Seperti diberitakan, usai acara buka puasa bersama di kediaman dinas Menteri Koordinaator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada menteri di Kabinet Kerja yang mencela Presiden Jokowi. Namun Tjahjo tak mau menyebut nama dari menteri yang dimaksud.  

Menurutnya, Presiden Jokowi bahkan lebih mengetahui siapakah menteri yang menghina dirinya. Tjahjo pun tidak merincikan penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh menteri tersebut kepada Presiden Jokowi. Namun, mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan hal itu menunjukkan ketidakloyalan.  
 
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menilai menteri yang melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo layak untuk diganti. Menteri selaku pembantu presiden menurutnya harus tunduk, taat, loyal dan menunjukan dedikasinya secara langsung kepada kepala negara.

Masinton membantah bahwa penilaian tersebut diberikan karena adanya permintaan tambahan kursi menteri untuk PDI Perjuangan di Kabinet Kerja.

"PDIP itu kapan diminta presiden, langsung bisa disiapkan," kata Masinton.

(ind/bbs/cnn)