Batam - Wali Kota Batam, HM Rudi berencana menyurati Menko Perekonomian, Darmin Nasution karena menilai status Kota Batam yang belum jelas. Hal ini membuat reaksi dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam.

Menurut ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk status Batam ini sudah jelas Free Trade Zone (FTZ).

"Status apa lagi yang belum jelas, kita sudah punya FTZ, dan itu pengusaha inginkan, hanya saja harus diperkuat dan diberikan fasilitas lebih," ujar Jadi kepada Batamnews, Kamis (4/10/2018).

Ia juga mempertanyakan pertanyaan Rudi yang menyebutkan bahwa pengusaha-pengusaha besar di Batam menginginkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Saya bingung pengusaha mana yang mengatakan demikian, coba pak wali sebutkan pengusaha mana saja yang ingin KEK," katanya.

Jadi menuding bahwa Wali kota yang ingin KEK itu untuk mengambil alih kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Salah satu kewenagan yang diambil yaitu Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Tujuan Wali kota itu sebenarnya bukan KEK tapi HPL itu," kata dia.

Untuk itu, ia akan meminta penjelasan dari Wali kota terkait permintaan pengusaha yang menginginkan Batam menjadi KEK.

(ret)