BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Warga kampung tua yang memadati Peringatan Marwah II kampung tua di Dataran Engku Putri Batam Centre, mendesak Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan legalitas dan batas-batas lahan di kampung tua.

Seorang pendemo, Zainuddin dari Tanjunguma mengatakan, persoalan batas dan legalitas kampung tua di Batam sudah terjadi bertahun-tahun. Namun hingga kini tidak kunjung selesai. Ia menduga lahan yang mereka tempati sudah diperjualbelikan kepada pihak swasta. "Kami tidak mau menunda lagi, kenapa Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam tidak bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Kemana mereka selama bertahun-tahun ini?,"

Warga kampung tua yang meramaikan Marwah II kampung tua meminta agar BP Batam tidak lagi memperjualbelikan lahan di kampung tua.

"Pak Mustofa‎ jangan jadikan kami pengemis di kampung sendiri. Jangan perjualbelikan hak leluhur kami," ujar seorang orator.

Warga mengaku sudah bosan dengan janji-janji meminta pemerintah segera meresmikan legalitas kampung tua.

‎"Kami nggak mau ditunda-tunda lagi. Sekarang juga BP Batam harus keluarkan legalitas. Atau kami yang datang ke sana," kata orator.

Belum lama ini, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, peraturan daerah yang mengatur tentang kampung tua di Batam belum ada. Namun, DPRD telah menganggarkan dana di APBD setiap tahun untuk pengukuran Batam untuk kampung tua setiap tahunnya yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Kampung tua di Batam ditetapkan melalui SK Wali Kota Batam pada masa Wali Kota Nyat Kadir.

SK wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam bernomor KPTS.105/HK/III/2004  menetapkan 57 titik Kampung Tua yang tersebar di 12 Kecamatan. Baik berada di hinterland maupun mainland.

Dari total keseluruhan kampung tua, sedikitnya, 32 titik Kampung Tua terletak di daerah mainland.

(Isk/ind)