Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyetop sekitar 900 barang impor. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 500 barang impor. Langkah tersebut sedang dikaji sebagai langkah menyelamatkan transaksi berjalan yang defisit sekitar 3 persen.

"Kami akan review 900 barang impor," kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Sri Mulyani menjelaskan 900 barang impor itu sudah terkena pajak penghasilan (PPh) impor pasal 22 dengan tarif yang berbeda-beda antara 2,5%, 7,5%, hingga 10%. Tarif PPh impor ini pun bisa dikreditkan untuk pembayaran pajak tahun berjalan.

"Kami akan review 900 barang impor," kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Selain itu, upaya mengendalikan defisit transaksi berjalan dengan mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN), terutama yang belum pada tahap financial closing atau pembiayaan. Langkah lainnya adalah menerapkan wajib biodiesel 20% atau B20 untuk campuran BBM mulai 1 September 2018.

"Kita akan melakukan evaluasi bersama Mendag, pertama langkah Bea Cukai yang selama ini melakukan penertiban impor berisiko tinggi sekarang kita punya peta jelas mengenai importir dan barang yang diimpor," tutur Sri Mulyani.

(*)