Batam - Anggota DPRD Kota Batam pesimistis Pokok Pikiran (Pokir) yang mereka ajukan dapat teralisasi di tahun 2018. Alasannya, belum ada progres mengenai pokir ini dan baru sebatas tahap lelang.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan dari hasil diskusi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tak menunjukan kemajuan.

“Khususnya di Dinas Perkimtan, banyak usulan anggota dewan yang belum dikerjakan sama sekali, alasannya sudah dilelang,” ujar Udin, Rabu (22/8/2018). 

Oleh karena itu, anggota dewan pesimis pokir-pokir mereka dapat terealisasi, pasalnya saat ini sudah menjelang akhir tahun dan ditambah lagi cuaca yang tidak mendukung.

“Namun jika pokir itu bisa teralisasi, kami harapkan tidak menurunkan kualitas, karena mengejar waktu,” katanya. 

Selain itu banyak pokir yang diajukan pada tahun 2017 juga belum teralisasi. Seperti pembangunan sekitar 20 unit Posyandu. 

Padahal berdasarkan ketetapan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017 pokir yang tertunda harus direalisasikan pada tahun 2018.

“Masih banya sebenarnya, belum lagi pokir yang tertunda tahun 2017, kalau beegitu, apa saja kerja Kepala Dinas Kesehatan itu, karena Posyandu itu berkaitan langsung dengan masyarakat,” kata dia. 

Udin juga mengkritik alasan Pemko Batam yang menyatakan pokir-pokir tersebut dalam tahap lelang.

“Sebenarnya tidak perlu lelang, bisa juga dengan penunjukkan langsung, saya yakin ini karena defist anggaran saja,” jelasnya. 

Menurutnya jika defisit anggaran, mengapa program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) yang senilai Rp1,2 miliar berjalan lancar.

“Program itu hanya program pencitraan saja, sebenarnya dari awal kami sepakat, PIK dan pokir berjalan bersama, tapi kenyataannya berbeda,” ucapnya.

(ret)