Batam - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Lik Khai mengaku prihatin dengan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) pungli Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 10 Batam.

Kendati demikian, ia berharap kasus tersebut diusut tuntas. Lik Khai mengaku mendapat informasi jaringan pungli ini melibatkan sejumlah orang.

"Polisi harus mengusut tuntas kasus ini, saya melihat belum tuntas, struktur komite sekolah belum diperiksa, termasuk sekretaris, tidak mungkin Baharudin bekerja sendiri," ujar anggota DPRD dari partai NasDem ini.

Lik Khai siap mendukung polisi dalam menuntaskan kasus tersebut. Ia mengatakan, banyak alasan kenapa kasus ini harus dituntaskan.

Salah satunya, kejadian itu mencoreng nama baik Pemko Batam, serta Wali Kota Batam.

"Pak Rudi (Wali Kota) sudah bagus. Bisa tercoreng gara-gara ini, ini beritanya udah jadi nasional," ucapnya.

Lik Khai mengatakan, saat ini proses pendalaman kasus tersebut belum tuntas.

Ia berharap penegak hukum jangan setengah-setengah dalam menyelidiki kasus tersebut.

"Tidak mungkin juga kepsek berani main sendiri, jadi jangan setengah-setengah," ucapnya.

Menurut dia, selain itu, kasus ini cukup besar. "Ketua DPD Irman Gusman saja barang bukti cuma Rp 100 juta, tapi ini sampai Rp 274 juta," cetusnya.

Untuk itu, kata Lik Khai, hukuman berat perlu dijatuhkan kepada para pelaku. Apalagi ini menyangkut pendidikan, yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Lik Khai juga membantah kalau Baharudin adalah bagian dari Partai NasDem.

"Baharudin yang dari NasDem itu bukan Bahar ini, tapi dia guru di Tiban," ujarnya. Sebelumnya sempat berhembus kabar, Baharudin adalah komisi saksi dari Partai NasDem Batam.

(erc)