Batam - Orangtua murid di Batam mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah lain di Batam. Tidak saja di SMPN 10 Batam. Hampir semua sekolah melakukan hal yang sama.

"Kebetulan hanya di SMP 10 saja yang baru ketahuan. Padahal hampir setiap sekolah seperti itu," ujar Ubi, orangtua siswa yang tinggal di dekat SMPN 10 Batam kepada batamnews, Rabu (18/7/2018).

Ubi juga mengaku pernah dimintai uang agar anaknya diterima di sebuah SMP negeri di Batam. "Kadang sebelum masuk online, diminta sama kita," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan orangtua siswa di Tiban yang tak mau disebut namanya. Ia juga mengaku pernah dimintai uang seragam dan sumbangan. "Istri saya juga pernah cerita, padahalkan semua gratis," kata pria itu.

Sebelumnya Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Siahaloho juga menerima sejumlah laporan dari orang tua siswa tentang pungli. Pihak sekolah meminta uang Rp 6 sampai Rp 8 juta.

"Ada tiga orang yang lapor sama saya," ungkapnya di Kantor DPRD Batam, beberapa waktu lalu.

Udin mengatakan, pungli ini terjadi karena oknum memanfaatkan kondisi kurangnya daya tampung sekolah negeri.

"Celah ini akan dimainkan calo atau oknum untuk melakukan pungli. Bahkan para orangtua itu yang menawarkan diri sendiri, daripada anaknya tidak masuk sekolah negeri," katanya.

Kasus PPDB sudah tercium sejak beberapa tahun lalu. Namun, baru tahun ini terungkap siapa yang bermain. Diduga sekolah lain juga ikut melakukan praktek yang sama.

Selain uang masuk sekolah, jenis pungli lainnya berupa uang kursi bagi anak yang tak cukup umur. "Biasanya sampai Rp 3 juta satu kursi," ujar Amoy, seorang warga Tiban. Hanya saja ia enggan memenuhi permintaan tersebut.

(tan/ret)