Dugaan Penyimpangan Keuangan BUMDes

Duh, Kades Lancang Kuning Diperiksa Kejaksaan Bintan

Duh, Kades Lancang Kuning Diperiksa Kejaksaan Bintan

Ilustrasi

BATAMNEWS.CO.ID, Bintan - Kantor Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara digeruduk warganya belum lama ini. Hal ini terkait dugaan penyimpangan dana desa. Warga kecewa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui dana desa dianggap menyimpang. Kades Lancang Kuning, Kholili Bunyani dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan.

Kajari Bintan, Sigit Prabowo mengakui pihaknya sudah memeriksa kades Bunyani. "Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kades dan pegawainya kemarin," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, Sigit Prabowo, Sabtu (23/6/2018).

Namun sesuai aturan, tahap penyelidikan saat ini menurutnya belum bisa dipublikasikan.

Sebelumnya, warga kecewa dengan kinerja aparatur desa. Sebab pembangunan yang dilaksanakan tidak melibatkan warga sekitar desa. Bahkan beberapa pembangunan yang dikerjakan dengan dana desa itu dinilai tidak layak dan terkesan asal-asalan.

"Pembangunan fisik yang dikerjakan sangat tidak layak dan pengelolaan usaha tak jelas jalannya. Inilah yang ingin kami pertanyakan kepada kepala desanya (kades)," ujar salah satu warga, Sugito di Kantor Desa Lancang Kuning saat itu.

Proyek fisik yang dikerjakan namun tidak selesai dan tak berfungsi itu ada 3 yaitu pembangunan drainase, pembangunan batu miring, dan pembangunan lapangan voli yang tidak sesuai standar.

Kemudian usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pertanian jagung dan juga penjualan beras Bulog. BUMDes yang dialokasikan sebesar Rp 250 juta itu kini sudah tidak berjalan dan aliran uangnya juga tidak ada kejelasan hingga saat ini.

"Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang terdekat aparatur desa itu banyak bermasalah. Kami ingin semua pengguaan anggaran desa dipublikasikan. Sehingga bisa diketahui alirannya kemana saja," jelasnya.

Suwarsono atau Son juga mempertanyakan penggunaan anggaran desa untuk pembangunan. Selama ini aparatur desa tidak mensosialisikan proyek yang dikerjakan. Kemudian juga tidak melibatkan seluruh unsur warga.

"Ini terkesan aparatur desa hanya melibatkan orang-orang itu saja atau orang dekat," katanya.

Warga menginginkan agar seluruh pembangunan yang bersumber darai dana desa melibatkan seluruh warga. Pastinya sesuai kemampuan dan kapasitas pembangunan yang ada. "Jangan hanya melibatkan segelintir orang saja," katanya lagi.

(ary)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews