6 Komentar Pedas Tokoh soal Gaji Megawati

6  Komentar Pedas Tokoh soal Gaji Megawati

BATAMNWEWS.CO.ID, Batam - Besarnya gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua  Pengarah  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) menimbulkan pro kontra. Para tokoh pun ramai-ramai mengomentari.

Ada yang menilai hal ini tidak pantas, ada juga yang meminta agar Megawati menolaknya. Berikut adalah komentar lengkap mereka.

1. Fahri Hamzah

Menurut Fahri, Mega kemungkinan besar tak minta gaji tersebut. kemungkinan hal ini adalah ulah orang-orang tertentu.

Fahri pun menyarankan kepada Mega agar menolak gaji tersebut jika benar diberikan.

"Kemungkinan besar ini adalah kelakuan orang tertentu yang ingin merayu Ibu Mega dengan cara yang salah. Saya mengusulkan agar ibu mega menolak dan menegur mereka, karena peran ibu mega sebagai mantan presiden bukan peran orang gajian tapi peran negarawan untuk menjadi simbol pembinaan ideologi bangsa. Kejadian ini patut disesalkan," tutur Fahri.

2. Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai tak pantas pejabat lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Perpres itu menunjukkan betapa borosnya pihak Istana dalam mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan," kata Fadli.

Dia menyindir di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah justru mengalokasikan anggaran yang besar untuk sebuah lembaga ad hoc seperti BPIP. Menurutnya, ada catatan dalam Perpres 42 Tahun 2018 tersebut

"Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji ketua dewan pengarahnya lebih besar dari gaji kepala badannya sendiri? Dari mana modelnya?” tutur Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.

3. Daniel Johan

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan meminta Jokowi mengevaluasi gaji Megawati. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

"Saya rasa Bu Mega tidak memerlukan itu, apalagi dengan tugas mulia membumikan Pancasila. Tanpa itu pun Bu Mega selama ini sudah sangat mengkampanyekan Pancasila sebagai ideologi negara. Malah saya khawatir masyarakat menjadi sinis, kasihan Ibu Meganya nanti. Baiknya Presiden mengevaluasi kembali," jelas Danie

4. Priyo Budi Santoso

Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso sangat kaget ketika mengetahui, Megawati Soekarno Putri mendapatkan gaji 112 juta rupiah.

“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ini, sungguh tidak elok memberi gaji pejabat sebesar itu,” kata Priyo.

Menurut Priyo, memang ada hak pemerintah memberi gaji kehormatan. Tapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, disebutkan, gaji pokok tertinggi pejabat negara, seperti Ketua DPR, MA, dan BPK, hanya sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Priyo juga berpendapat, keputusan Presiden Jokowi memberi gaji besar kepada Megawati menjadi sangat paradoks jika dibandingkan dengan keputusan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang akan memotong gaji seluruh menteri kabinetnya sebesar 10 persen, pada 23 Mei 2018 lalu.

5. Mardani Ali Sera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sedih soal gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di atas Rp 100 juta. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut tersebut sangat memalukan.
"Sedih dengar Keppres ini. Memalukan. Saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang di luar batas kemampuan," kata Mardani, Minggu (27/5/2018).

6. Ahmad Basarah

Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah meminta kementerian terkait untuk memberi penjelasan ke publik mengenai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai  BPIP.

"Agar berita tentang gaji pimpinan BPIP yang saat ini menjadi diskursus publik ini tidak bias kemana-mana, saya meminta kementerian terkait, dalam hal ini Mensesneg, Menteri PAN/RB, dan terutama Menteri Keuangan agar segera memberikan penjelasan kepada publik secara obyektif dan proporsional," kata Basarah.

(deb)

 

 


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews