BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Mantan Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo menjadi ketua tim pembentukan Free Trade Zone (FTZ) Plus-plus. Soerya dipilih oleh seluruh asosiasi pengusaha di Batam dan Kepulauan Riau.

Selain itu, Anggota DPRD Kepri, Asmin patros juga ditunjuk sebagai Sekretaris tim bersama Ma'aruf Maulana dan Cahya sebagai Bendahara.

Pembentukan tim ini dilatarbelakangi oleh rencana Pemerintah Pusat untuk menetapkan Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Beberapa waktu lalu seluruh asosiasi pengusaha menyatakan penolakan terhadap KEK.

"Jadi terbentuknya tim ini sebagai langkah konkret, jadi bukan hanya sebatas hanya menolak KEK, ada langkah pasti, goalnya itu FTZ plus-plus," ujar Soerya, di Aston Hotel, Batam, Kepri, Selasa (15/5/2018).

Soerya menjelaskan bahwa tim ini akan bertugas untuk membuat kajian hukum, ekonomi dan sosiologis dengan adanya FTZ plus-plus. Kemudian setelah itu menyampaikannya kepada Presiden RI dan kementerian terkait.

"Langkah awal yang kami lakukan saat ini adalah membentuk badan hukum," katanya.

Terbentuknya tim ini, menurut Soeryo mengingatkan kembali perjuangan dirinya menjadi ketua DPRD waktu itu di tahun 1999. Waktu itu, ada penolakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Upaya itu berhasil, kemudian mereka membentuk persiapan tim Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

"Waktu itu DPRD baru terbentuk, setelahnya kami bentuk Panitia Khusus (pansus) untuk Rancangan Undang-undang (RUU) tentang FTZ, kami lakukan kajian dan survei, kami studi ke Shenshen, Filipina dan Afrika," jelasnya.

Hasilnya, lanjut dia, kemudian diserahkan ke Pemerintah pusat. Sehingga lahirlah KPBPB. Kemudian muncul UU nomor 22 tahun 1999 tentang daerah otonom Batam, yang menjadi pemicu dualisme Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam.

Oleh karena itu, Soerya optimis bahwa tim pembentukan FTZ plus-plus ini dapat berhasil.

"Berkaca dari pengalaman sebelumnya, tentu saya optimis bisa berhasil," katanya.

(ret)