Abidin: KEK Berlaku, Batam Mati Suri

Abidin: KEK Berlaku, Batam Mati Suri

Presdir PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan (Foto: Johannes/Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Batam akan menjadi mati suri jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam jadi diterapkan. Secara perlahan industri akan mulai redup dan terjadi kenaikan harga pokok. 

Presiden Direktur Satnusa Persada Abidin Hasibuan, meyakini Batam akan jatuh terpuruk. Padahal saat ini, perekonomian Batam sudah mulai membaik dengan Free Trade Zone. 

"Kondisi sekarang mulai membaik, apalagi setelah Presiden RI sudah mempercepat semua perizinan, jadi untuk apa diganti menjadi KEK, kenapa mesti diubah?" ujar Abidin saat konferensi pers penolakan KEK Batam bersama Asosiasi pengusaha di Aston Hotel, Selasa (15/5/2018). 

Ia menjelaskan jika KEK diterapkan yang akan mengalami dampak itu ke semua kalangan. Industri galangan kapal akan menjadi korban karena tidak dapat bersaing.

"Industri yang ada di Batam itu 70 persen berada diluar kawasan industri, yang paling banyak mendapat dampak itu industri kapal, mereka tidak berada di kawasan industri, karena jika KEK diterapkan maka otomatis FTZ itu dihapuskan, jadi mau bagaimana mereka dapat bersaing," jelasnya.

Fasilitas FTZ yang akan dihapuskan yaitu penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Abidin hal ini akan sangat berdampak bagi masyarakat, kebutuhan pokok akan menjadi mahal.

"Kalau begitu, nanti para buruh minta kenaikan gaji, jika sudah begini, terus-terus minta naik gaji, perusahaan mana yang akan bertahan, ini awal Batam akan menjadi hancur," katanya. 

Sementara itu Pakar hukum Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam Ampuan Situmeang mengatakan tidak ada ruang bagi KEK di Batam. Karena dalam UU nomor 30 tahun 2000 tentang FTZ disebutkan kawasan FTZ diterapkan selama 70 tahun. 

"Sebenarnya sudah jelas bahwa tidak ada ruang bagi KEK di Batam," ujar Ampuan. 

Secara yuridis, Ampuan menyebutkan pembentukan KEK belum ada aturan hukum. Jika nanti hanya dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) maka kedudukan UU FTZ lebih kuat. 

Selain itu, Ia juga menegaskan jika KEK diterapkan di Batam maka tidak ada lagi FTZ. Kemudian setelah itu lalu lintas barang juga dapat dipertanyakan. 

"Nanti barang yang masuk ke KEK bisa disebut impor, lalu yang keluar disebut ekspor, diluar KEK bagaimana karena FTZ sudah tidak ada lagi," jelasnya.

(ret)

 


Komentar Via Facebook :

Berita Terkait

close

Aplikasi Android Batamnews