BATAMNEWS.CO.ID, Lingga - Keterbatasan komunikasi dan lokasi daerah yang jauh dari Daik, Desa Pekajang, Lingga berpotensi rawan pelanggaran pemilu.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lingga, Syafaruddin mengatakan kendala di Pulau Pekajang adalah akses tranportasi dan jaringan telekomunikasi untuk pengiriman data yang diperlukan menjelang pemilu dan setelah pemungutan suara.

"Sinyal telekomunikasi itu harus ada, karena informasi data pemilu itu harus segera dikirim. Kalau tidak ada sinyal sama sekali, ini akan menjadi kendala dalam proses pemilu itu," kata dia kepada Batamnews.co.id, Senin (16/4/2018).

Dia menjelaskan, saat ini di Pulau Pekajang hanya ada 1 orang petugas PPL. Untuk mengirimkan data, mereka harus menyebrang perahu pompong terlebih dahulu, pastinya akan memakan biaya yang cukup besar.

"Kalau mencari sinyal, harus ke Bangka, untuk kirim data, itu baru sms atau telpon. Kalau real pasti tertunda. Akses transportasi, sinyal internet, menyebabkan Pekajang ini masuk wilayah berpotensi rawan atau zona merah pelanggaran pemilu," ujarnya.

Sekarang ini, di Desa Pekajang tersebut  akan ada 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Awalnya, di desa itu hanya ada 1 TPS, tapi sesuai aturan baru dan tidak memperbolehkan setiap 1 TPS melebihi 300 pemilih, maka dibuatlah 2 TPS.

"Di Pekajang ada 341 pemilih. Jadi, TPS 1 itu 179 pemilih dan TPS 2, 162 pemilih," katanya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kerawanan pada pemilu 2019 di Desa Pekajang yakni, daftar pemilih, kampanye, pendistribusian logistik dan pungut hitung pada hari H. Selain pekajang, Desa Mentuda juga cukup rawan diakibatkan akses komunikasi yang sulit.

"Kami berharap pemerintah daerah segera menggesa sinyal telekomunikasi di Pekajang agar penindakan dan informasi pelanggaran pemilu bisa secepatnya kami ketahui," ucapnya.

Sementara itu, ke Pulau Pekajang menggunakan jasa carter speedboot menghabiskan biaya Rp7.000.000-Rp8.000.000.

(Ruz)