Nurdin Basirun: Kita Tarik Investor Susah tapi Upah Buruh Mahal

Nurdin Basirun: Kita Tarik Investor Susah tapi Upah Buruh Mahal

Gubernur Nurdin Basirun (Foto: Batamnews)

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pemerintah Provnisi Kepri dan Kota Batam minta Kementerian perdagangan dapat memberi izin Bulog Batam mengimpor kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok di Batam sulit dikendalikan karena harus didatangkan dari luar daerah yang rentang kendalinya cukup jauh.

“Kita minta Bulog yang di Batam bisa melakukan importasi kebutuhan pokok,” ujar Gubernur Kepri Nurdin Basirun, di Rakorpusda dan Bank Indonesia di Radisson Hotel Batam, Kamis (13/4/2018).

Menurutnya Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Batam belum punya sumberdaya pertanian. Provinsi Kepulauan ini harus mendatangkan kebutuhan pokoknya dari sejumlah daerah penghasil di Jawa dan Sumatera. Rentang kendali yang jauh dan intensitas kapal pengangkut yang sedikit membuat ongkos logistik menjadi mahal.

Selain itu pemenuhan kebutuhan pokok di Batam juga semakin tidak pasti karena bergantung dengan kondisi panen di daerah penghasil. "Jika hasil panen berkurang, atau bahkan gagal panen, biasanya kebutuhan pokok di Batam menjadi langka dan harganya melonjak tajam," kata dia. 

Nurdin menilai jika Batam bisa mengimpor langsung kebutuhan pokok, harganya bisa ditekan. Terjangkaunya harga kebutuhan pokok akan berdampak kepada upah buruh yang murah. Ini tentu akan jadi salah satu keunggulan komparasi Batam dibanding kawasan lain di ASEAN.

Masalah upah buruh menjadi salah satu persoalan menahun di Batam. Salah satu komponen untuk menghitung Upah Minimum Sektoral (UMS) adalah biaya kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan pokok.

Jika harga kebutuhan pokok terus naik, maka UMS akan terus mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat sektor upah buruh di batam kalah dengan Malaysia, Vietnam dan beberapa kawasan lain di Asean.

“Kita menarik investor susah-susah, tapi upah buruh mahal. Nanti investornya lari lagi,” ucapnya.

Selain menyampaikan kepada Mendag dalam Rakorpusda, Ia juga sudah menyurati presiden RI secara langusng.Nurdin memaparkan kondisi tersebut secara detil, dan berharap kebijakan pemerintah pusat terkait impor beras segera keluar.

Sementara itu Kemendag masih harus mempelajari dan mempertimbangkan kepentingan ekonomi Nasional. Kepri yakin, jumlah penduduknya yang hanya 2 juta orang tak terlalu membebani kepentingan pertanian nasional.

(ret)

 

Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews