BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2018. Rapat tersebut sebagai evaluasi, sinergi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran dan Efektivitas Belanja APBN tahun 2018

"Sebagai salah satu indikator kualitas pelaksanaan anggaran, tingkat penyerapan anggaran kementerian/lembaga di daerah sangat penting. Hingga akhir triwulan pertama tahun anggaran 2018, realisasi belanja APBN Provinsi Kepri baru mencapai 11,48 persen," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Heru Pudyo Nugroho pada Rakorda di CK Hotel Tanjungpinang,Selasa (10/4).

Disampaikan Heru, dari total pagu anggaran APBN tahun 2018 sebesar Rp 6,88 Triliun yang dialokasikan ke 46 Kementrian dan Lembaga di Provinsi Kepri, baru terealisasi sebesar Rp 789,53 Miliar atau 11,48 persen.

"Penyerapan anggaran di triwulan pertama tahun 2018 ini meskipun meningkat dibandingkan penyerapan anggaran triwulan pertama tahun 2017 lalu, namun masih jauh dari capaian nasional triwulan pertama tahun 2018 sebesar 15 persen," ujar Heru.

Lanjut Heru melalui Rakorda diharapkan dapat memberikan pemahaman dan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghalangi penyerapan anggaran di triwulan pertama tahun 2018 ini.

"Untuk itu, kanwil Pembendaharaan membuat Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) 2017 dan dipending Review (SR) DIPA tahun 2018," ujar Heru.

Dari review tersebut, kata Heru didapat penyerapan anggaran tahun 2017 di Provinsi Kepri tercatat 90 persen.Dan dalam spending review tahun 2018 evaluasi yang dilakukan difokuskan untuk mencari potensi penghematan pencapaian di tahun lalu.

"Sehingga pada tahun 2018 ini satker yang direkomendasikan untuk merelokasi prioritas kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan masyarakat," ungkap Heru.

Heru menuturkan, dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2018 dapat dipergunakan dengan efisien, dan tidak menumpuk di tahun anggaran, serta belanja pemerintah akan berpengaruh optimal pada perekonomian di Provinsi Kepri.

Menurutnya dilihat dari realisasi anggaran hingga akhir triwulan I tahun 2018 jenis belanja yang paling besar ada pada belanja pegawai sebesar 19,55 persen, disusul belanja barang 12,27 persen, belanja modal sebesar 5,39 persen dan belanja 2,69 persen.