BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Wakil Koordinator HKI Kepri, Tjiaw Hoeing menilai Kawasan Industri Batamindo Batam dan Kawasan Industri Bintan siap dikembangkan sebagai Kawasan Industri Halal. Menurut Tjaw, dua kawasan ini dari sisi infrastruktur dasar maupun pendukung industri halal cukup siap.

Pernyataan ini terkait dukungan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Provinsi Kepulauan Riau pada rencana Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan kawasan industri halal dalam negeri.

Kata Tjaw sektor pengembangan produk halal begitu luas, kawasan industri halal nantinya dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baik ditingkat daerah maupun nasional.

"Potensi pasar produk halal baik di pasar domestik maupun global sangat besar dan produk halal saat ini sudah menjadi tren dunia serta gaya hidup seseorang," kata Wakil Koordinator HKI Kepri, Tjiaw Hoeing, di Batam, Sabtu lalu, seperti dikutip Kantor Berita Antara.   

Selain itu, menurutnya permintaan produk halal sangat besar, terutama untuk makanan dan minuman serta kosmetik. Kepri dinilai memiliki peluang untuk pengembangan industri halal.

"Sehingga perlu adanya kawasan industri atau cluster atau pun zonasi halal," katanya.

Tjaw mengatakan pengembangan industi halal harus dilakukan secara terintegrasi. Mulai rantai pasokan sampai konsumen dengan berbagai sarana pendukung dalam kawasan atau yang telah ditetapkan.

"Itu sebabnya untuk menggerakan sektor ini dinilai perlu adanya dukungan dari pemerintah baik dari segi fiskal maupun non fiskal," kata dia.

Tjaw menambahkan segi fiskal salah satunya seperti pemberian tax holiday. Contohnya seperti Malaysia yang telah memiliki 22 kawasan industri halal.

"Di Malaysia memberikan full income tax exemption selama 10 tahun atau 100 persen income tax exemption on capital expenditure selama lima tahun bagi park operatornya," kata Tjaw.

Dari segi non fiskal lanjut Tjaw Malaysia memiliki pelayanan terpadu dalam proses ekspor-impor bahan baku produk halal. Selain itu ada fasilitas bantuan proses sertifikasi halal bagi industri yang berlokasi di dalam kawasan halal.

"Mulai dari Beacukai, Karantina, BPOM dan beberapa fasilitas lainnya untuk mendukung pengembangan industri halal," katanya.

Pembahasan ke arah tersebut menurut dia sedang dalam proses pembahasan di Kemenperin yang melibatkan Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan kementerian terkait.

(ant)