"Jika ditambah lagi dengan beban UMSK pada tahun ini maka akan semakin banyak perusahaan yang tutup di Batam," ucapnya. 

BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Buruh yang tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Batam berencana berunjuk rasa Kamis, 1 Februari 2018.

Rencana ini mendapat perhatian serius dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau. Terutama soal Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam. 

"Apindo sudah berusaha mewujudkan UMSK Batam tahun 2017 dengan menyetujui lima sektor pada waktu itu. Namun pihak pekerja tidak bisa menyepakati dalam forum rapat tersebut," ujar Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya, kepada batamnews.co.id, Rabu (31/1/2018).

Menurut Cahya, unjuk rasa itu justru akan semakin mempersulit dunia usaha. Ia mengatakan kondisi  ekonomi Kota Batam saat ini sedang mengalami perlambatan signifikan.

Sejumlah perusahaan mengalami kesulitan operasional. Bahkan sebanyak 74 perusahaan tutup pada tahun 2017. 

"Jika ditambah lagi dengan beban UMSK pada tahun ini maka akan semakin banyak perusahaan yang tutup di Batam," ucapnya. 

Ia menambahkan, UMSK di dalam PP 78 Tahun 2015, bukanlah suatu keharusan untuk ditetapkan. Menurutnya, PP 78 Tahun 2015 hanya menganjurkan UMSK bisa ditetapkan utk sektor-sektor unggulan apabila memungkinkan dan tidak wajib ditetapkan. 

Apindo meminta agar pemerintah lebih bijak mengambil keputusan terkait UMSK Batam ini mengingat kondisi ekonomi Batam yang masih terpuruk. 

Keberadaan perusahan dan investasi harus dipertahankan supaya lapangan pekerjaan bisa terus terjaga. 

"Apindo meminta supaya UMSK tidak ditetapkan pada tahun 2018 ini untuk supaya jangan menambah beban operasi perusahaan yang sudah semakin berat," ujarnya.

Selain itu, kata Cahya, UMK Batam saat ini lebih tinggi dari Malaysia. "Kita semakin sulit untuk bersaing menarik investor, sejumlah perusahaan," ucapnya.

(snw)