BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Sekelompok elemen masyarakat yang tergabung di Forum Penyelamat Konstitusi (FPK) tak mengakui Isdianto sebagai Wakil Guberur Kepulauan Riau. Isdianto baru saja terpilih sebagai wakil gubernur melalui mekanisme di paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari lalu.

"Kita fokus di masalah konstitusi, bukan masalah pribadi atau golongan. Karena ini masalah aturan," ujar Ketua Presidum FPK Aldi, Senin (11/12/2017).

Dalam jumpa pers yang diadakan di Swiss-in Hotel di Penuin Batam itu, Aldi  mengatakan, pemilihan Wagub Kepri beberapa waktu lalu tidak sesuai proses pemilihan dengan Undang-Undang No 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 1 dan 2 serta peraturan DPRD Kepri no 2 tahun 2017. Ia dan anggota FKP menuntut pemilihan ulang yang sesuai dengan konstitusi.

Ia pun akan mengundang pakar hukum Tata Negara, untuk membuktikan bahwa ada ketidakberesan dalam proses pemilihan tersebut.

Ia menegaskan, dibentuknya FPK ini adalah semata-mata untuk menyelamatkan konstitusi. 

Aldi bahkan mengaku sudah membuat surat permintaan klrifikasi yang nantinya akan dikirimkan kepada Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri dan kepada Mendagri.

"Ini menandakan kita serius menanggapi hal ini," kata dia.

Ia juga mengancam apabila tidak direspon, maka ia beserta anggota FPK lainnya akan mengundang pakar Hukum Tata Negara.

"Jangan sampai tidak direspon, Kami akan mengundang pakar Hukum Tata Negara untuk menjelaskan masalah ini. Mungkin lebih dari satu orang," tegas dia.

Divisi Hukum FPK, Jacobus Silaban mengatakan isi surat yang akan dikirimkan kepada Gubernur Kepri dan Ketua DPRD yaitu berhubungan dengan terpilihnya Wagub Kepri, Isdianto. 

Jacobus juga mempertanyakan alasan apa sehingga DPRD Kepri tidak mematuhi undang-undang tersebut.

"Dia harus menjelaskan selaku wakil kita, kalau dia tidak mau menjawab ini ya turun," ujarnya. 

(yud)