BATAMNEWS.CO.ID, Selatpanjang - Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menjadi dosen dadakan di Universitas Riau, Jumat 13 Maret lalu. Ia memberikan kuliah umum kepada puluhan mahasiswa di Aula Sutan Balia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Riau (UR).

Dalam acara yang digelar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) itu Irwan membahas tentang tata cara pengelolaan keuangan di daerah.

Menurut Irwan, keberhasilan Meranti mengelola keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir, patut menjadi contoh.  

"Menjaga transparansi dengan penuh tanggungjawab merupakan kunci. Selain itu sumber daya manusia (SDM) yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan juga harus tepat," ujar Irwan.

Irwan mengklaim banyak kebijakan prorakyat yang ia telurkan. Dalam lima tahun terakhir Pemkab Meranti telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari angka 60 persen menjadi 35 persen.

“Caranya memperluas kesempatan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” kata dia.

Kuliah umum ini juga dihadiri Ketua BPK RI, Harry Aziz, Ketua BPK Provinsi Riau, Tri Anggoro, dan Rektor UR, Profesor Aras Mulyadi.

Kemakmuran 

Dalam kesempatan itu, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis berupaya mengarahkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan amanat UU 1945 yakni bertanggung jawab, bersifat terbuka dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Unsur tranparansi dan akuntable (Governency) adalah ukuran sebuah daerah dalam mengelola keuangan daerah. "Semakin tinggi governency maka diharapkan derah tersebut semakin baik pula.Saat ini kemiskinan dan kesejahteraan menjadi tema indikator BPK," papar Harry.

Lebih jauh dikatakannya Indeks Govenency Indonesia baru mencapai 1.5 persen jika dibandingkan dengan Singapura yang tercata sebanyak 7.5 persen. Hal ini tidak terlepas dari perilaku korupsi yang merupakan prilaku paling dasar dalam Governency. Di Riau sendiri diakui Harry, dari 12 kabupaten kota yang ada baru 7 Pemda yang memperoleh WTP dari BPK RI.

"Bagi pemerintah yang belum memperoleh WTP berarti belum lulus mengelola keuangan negara," ujarnya. 

Indikator pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dikatakan Harry mengacu pada kemakmuran, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan Indeks pembangunan manusia.

"Khusus tentang kemiskinan di dalam masyarakat adil dan makmur tidak boleh ada yang namanya orang miskin," Ketua BPK RI itu. 

[snw]