BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Penutupan paksa kantor Gojek Batam di Pelita, Batam, menuai protes. Terutama dari kalangan warganet. Sasarannya Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Rudi mengeluarkan kebijakan menutup kantor Gojek melalui Dinas Perhubungan Kota Batam. Kebijakan itu dieksekusi Kepala Dishub Batam Yusfa Hendri bersama Satpol PP Batam serta pihak kepolisian.

Penyegelan kantor itu terkesan mendadak. Para pegawai Gojek tak sempat berkemas. Lantas reaksi netizen benar-benar kesal terlihat dari sejumlah respon yang muncul.

“Menyesal pilih pak Rudi,” kata Ida Inayah, seorang netizen dikutip batamnews.co.id. 

Keberadaan transportasi online berbasis aplikasi ini memang menjadi polemik di kalangan pelaku transportasi di Batam.

Baca juga:

Rintihan Driver Gojek: Pak Rudi, Apa Untung Bapak Segel Kantor Kami?

Jalan Tiban Sering Macet Parah, Pemko Rencanakan Bangun Jalan Lingkar Laut Hadap Singapura

Para pelaku transportasi yang masih memegang prinsip konvensional menentang habis-habisan dan meminta pemerintah melarang transportasi online mulai dari Gojek, Uber, Grab serta lainnya.

Saat ini ada ribuan orang yang bergantung hidup dari menjadi driver Gojek. Belum lagi orang-orang yang memanfaatkan jasa Gojek. Mulai dari usaha kecil menengah hingga warga biasa.

Dishub Batam pun pada akhirnya mengeluarkan larangan beroperasi ojek online. Kemudian disusul pemerintah Provinsi Kepri melarang transportasi online beroperasi.

Tidak jelas dasar yang digunakan pemerintah dalam hal ini. Sepucuk surat kemudian membuat kantor Gojek Batam ditutup total tanpa ampun.

Dishub menutup kantor Go jek, Grab dan Uber pada 3 Oktober 2017 lalu. Alasannya kantor tersebut tidak berizin. Yusfa tak merinci izin apa yang dimaksud.

Keberadaan transportasi online padahal sudah sangat dibutuhkan masyarakat urban. Tidak saja untuk urusan antar jemput, namun juga bisa untuk memesan makanan dan mengantar barang.

“Inilah contoh banyak kepentingan. Bayangkan, sudah berapa banyak orang yang menggantungkan go jek karena ga adanya lapangan kerja. Sadis memang, oh Batam,” ujar Kuwat Handoko di media sosial Facebook. Sejumlah berita penutupan kantor Gojek ini pun viral. Warga yang tak puas bahkan membuat petisi.

Baca juga:

Buruan Daftar, BPN Batam Beri Sertifikat Tanah Gratis Bagi Pemilik Kavling

“Ekonomi lesu, kehadiran gojek sangat membantu. Apalagi naik jarak dekat, dengan Rp 3000 aja bisa naik Gojek. Kalau yang biasa apa mau? Tidak memihak pihak manapun, tapi yang memihak yang berkontribusi untuk masyarakat Batam pada umumnya bukan kelompok,” kata Dillon.

Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah kota Batam saat ini tidak melek teknologi. Di zaman era modern seperti saat ini, masyarakat tentunya lebih memilih yang efisien serta nyaman.

“Pemko Batam tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, jadi lebih suka yang serba manual,” ujar Konang Prijanto.

Tindakan yang sangat disayangkan oleh masyarakat itupun dirasa adalah suatu kemunduran cara berpikir para pemimpin yang tidak melek teknologi.

“Mengganjal aplikasi online adalah kemunduran cara berpikir para pemimpin,” tulis Yohanes Prijanto.

(yud)