BATAMNEWS.CO.ID, Rakhine - Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu sebagai hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.

"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya - sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," Haley kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

Baca juga:

Bayi Rohingya 18 Bulan Trauma Kena Ledakan Bom Myanmar

Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis.

Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia.

"Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan," tegas Haley.

"Dan setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," tukas Haley.

Sementara, China memberikan dukungan kepada Myanmar untuk memulihkan situasi di negara bagian Rakhine. Negeri Tirai Bambu itu pun meminta dunia internasional untuk bersabar dengan situasi di Rakhine.

"Pertanyaan tentang negara bagian Rakhine berakar pada hubungan antara faktor historis, etnis dan agama yang kompleks. Banyak perbedaan dan antagonisme telah berkembang dalam waktu lama. Tidak ada perbaikan yang berjalan cepat," kata wakil tetap China untuk PBB, Wu Haitao, kepada Dewan Keamanan seperti dikutip Xinhua, Jumat (29/9/2017).

China mengecam serangan dengan kekerasan baru-baru ini di negara bagian Rakhine dan mendukung upaya Myanmar untuk menjaga agar situasi domestik tetap stabil.

"Kami sangat berharap agar ketertiban tersebar luas secepatnya sehingga tidak ada lagi kerugian bagi warga sipil yang tidak berdosa, sehingga stabilitas sosial, persatuan antar kelompok etnis dan pembangunan ekonomi di Myanmar akan berkelanjutan," tutur Wu.

Wu juga meminta masyarakat internasional untuk melihat kesulitan dan tantangan yang dihadapi pemerintah Myanmar melalui optik objektif, latihan kesabaran, dan memberikan dukungan serta bantuan.

"Solusi yang tepat akan menjadi satu yang sejalan dengan proses rekonsiliasi di Myanmar," kata Wu.

Selama lebih dari setengah abad, tentara Myanmar memerintah dengan tangan besi. Sejak awal 1990-an, berbagai macam embargo dan sanksi dari Uni Eropa dan Amerika pun telah diterapkan.

Pada tahun 2012, saat negara tersebut kemudian mengalami transisi demokrasi, namun embargo senjata Uni Eropa masih berlaku.

Lantas darimana Myanmar mendapatkan senjata? Negara-negara mana saja yang menjual peralatan militer mereka ke negara tersebut?

Grafik berikut menunjukkan negara mana yang telah menyediakan persenjataan ke Myanmar sejak tahun 1990, dan terlihat China, Rusia, India, Israel dan Ukraina sebagai pemasok senjata utamanya.

 
(ind)